Kondisi tiga desa yang awal Oktober lalu bertikai yaitu Desa Dadibou, Kalampa dan Samili Kecamatan Woha, hingga saat ini kian kondusif saja. Aktivitas di tiga desa tersebut berangsur-angsur mulai normal pasca rekonsiliasi (islah)
bersama pada Kamis lalu, (25/10). Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST, bersama Kapolres Bima AKBP Dede Alamsyah, SH, dan Komadan Kodim 1608/Bima Letkol Inf. Tommy W, saat menggelar silaturahmi dengan sejum¬lah warga Dadibou, Kalampa dan Samili Kecamatan Woha di aula Bhayangkari Markas Polres Kabupaten Bima di Panda, menyambut baik akan hal itu dan mendu¬kung sepenuhnya terwujudnya perdamaian antara dua kubu yang sebelumnya terlibat bentrok antar warga. “Niat baik ketiga desa harus bisa diwujudkan secepatnya. Pemda menginginkan damai diantara desa yang bertikai, karena bagaimana pun kita ini merupakan sesama umat Islam dan masya¬rakat Bima,” ucapnya di forum tersebut, seperti dilansir Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan. Menurutnya, pada moment silaturrahmi tersebut selain mendengarkan wejangan dari Bupati Bima, juga diisi dengan penyam¬paian draf perdamaian antara ke tiga desa yang bertikai. Berdasarkan keterangan pers Humas Pemkab Bima, salah satu isi draf islah yang ditawarkan oleh warga Desa Kalampa dan Samili yang disampaikan oleh Wahyudin, S.Pd diantaranya; hukum harus ditegakkan bagi siapapun yang telah melanggar. Agar upaya damai ini tetap dapat berlangsung, forum juga menekankan pentingnya jalinan komunikasi diantara warga. Komunikasi antara ke tiga desa agar disinergikan kembali. Hal yang sama juga diharapkan oleh tokoh masyarakat Kalampa, Khairunnas. Ia berharap agar draf islah dibuat dan disepakati bersama supaya masyarakat desa yang saling bertetangga tersebut dapat hidup berdampingan lagi. Sementara itu, perwakilan warga desa Dadibou H. Muhamad Amin mengatakan bahwa warga di desanya mengharapkan agar islah segera dilaksanakan mengingat terhambatnya aktifitas warga bila konflik dibiarkan berlarut-larut. Menanggapi aspirasi warga terkait prakarsa islah, Bupati juga menegaskan, yang terkait masalah hukum akan dipisahkan dengan masalah damai. “Sekarang fokus dulu masalah islah, masalah hukum akan diserahkan kepada Kapolres Bima,” ungkapnya. Selain itu untuk menghindari perkela¬hian antar kampung, Bupati Bima menghim¬ bau agar setiap individu yang bertikai tidak membawa nama desa. Hal ini menurutnya akan menyeret permasalahan individu ter¬sebut menjadi lebih luas dan rumit bahkan bisa mengakibatkan konflik antar kampung. Untuk kelanjutan kesepakatan damai antar ke tiga desa, Bupati Bima mengintruksikan kepada camat Woha untuk merumuskan dan memperbaiki kembali draf islah tersebut agar pada hari Senin (29/10) di tempat yang sama pada pukul 09.00 dilakukan penanda-tanganan kesepakatan Islah. Sementara itu, Kapolres Bima, AKBP Dede Alamsyah mengaku terharu atas niat baik dari ketiga desa untuk berdamai. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar rencana damai bisa segera direalisasikan. Diakui Kapolres bahwa Polri tidak mampu menciptakan keamanan tanpa dukungan dari masyarakat. Untuk itu, Kapolres meminta bantuan semua pihak untuk menjaga keamanan. “Keamanan sangat diperlukan setiap warga negara dan juga warga negara perlu menciptakan keamanan,” ujarnya. (GA. 212*)
