Terjadinya berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk men¬carikan solusinya agar konflik bisa diredam, bahkan bisa dicegah sebelum ter¬jadi konflik untuk meminimalisir berbagai kerugian materil, psikologis maupun korban jiwa yang sia-sia. Konflik social ini, kata dia, juga sempat melanda Provinsi NTB, baik itu bermotif isu penculikan maupun bentrokan antar warga yang terjadi beberapa bulan lalu
(Roi-Roka, Samili-Kalampa dan Dadibou) yang sempat mengundang perhatian publik Nasional, termasuk menjadi perhatian khusus anggota DPD RI, Irjen (Purn) Farouk Muhammad. Kepada sejumlah wartawan di Polres Bima, baru-baru ini, Farouk menuturkan bahwa, terjadinya berbagai konflik di NTB dan Bima pada khususnya merupakan serangkaian konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dimana hal ini terjadi karena konflik horizontal dan vertical dengan meliputi beberapa kelompok masyarakat. Diakuinya, akibat konflik ini sehingga memberikan dampak yang luar biasa bagi daerah, baik dari segi ekonomi, social, politik. Dari segi ekonomi akibat konflik yang ditimbulkan, masyarkat justeru takut untuk melakukan aktivitas, baik itu pekerja pemerintah terlebih pekerja swasta yang menggantungkan nasib pada pekerjaan sehari-harinya. Namun resiko paling tinggi adalah politik karena, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai berkurang bahkan bisa menghilang, karena lambannya pemerintah merespon cepat gejala-gejala yang timbul di masyarakat. Untuk aspek social sendiri akibat dari konflik, masyarakat sudah tidak saling berkomunikasi dan cenderung posesif terhadap masyarakat lainnya, akibatnya silaturahmi putus serta kondisi psikologis anak terlebih anak yang telah duduk dibangku sekolah tidak lagi berani bersekolah karena perasaan takut. “Selain aspek tersebut, ada aspek yang lebih terpenting lagi yaitu aspek kepemim¬pinan yang kurang berkualitas. Maka kepercayaan masyarakat kurang karena figur yang tidak mengakar di hati rakyat, sehingga kepemimpinan ini tidak bisa men¬jadi panutan bagi rakyat lagi,” tegasnya. Semua konflik ini terjadi juga karena mis¬ko¬munikasi, seperti beberapa konflik yang terjadi cenderung masyarakat atau kelom¬pok langsung bertindak tanpa terlebih dahulu mengecek kebenaran informasi yang diterima, yang seharusnya masyarakat terlebih dahulu harus menginformasikan kepada pihak aparat sebagai penanggung jawab keamanan sehingga konflik bisa dicegah terlebih dahulu. Adapun solusinya adalah dengan cara rekonsiliasi dengan per¬timbangan berbagai macam aspek. Peme¬rintah sering turun langsung ke masyarakat, untuk melihat kondisinya sekaligus menye-rap aspirasinya. pihak aparat cepat dalam bertindak serta yang paling penting masya¬rakat harus sering bersilaturahmi dan ber¬komunikasi untuk merekatkan hubungan persaudaraan. Dengan intensnya komuni¬kasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak penegak hokum maka segala konflik bisa dihindarkan,” tegasnya. (GA 334*)
