-->

Notification

×

Iklan

Cegah Meluasnya Konflik Horizontal, Tingkatkan Silaturrahmi

Thursday, October 25, 2012 | Thursday, October 25, 2012 WIB | 0 Views Last Updated 2012-10-25T05:23:19Z
Gubernur Ingatkan Pemerintah Kabupaten Bima
Mataram, Garda Asakota.-
Meningkatnya intensintasi kon¬flik di Kabupaten Bima akhir-akhir ini membuat prihatin semua ka¬langan. Belum usai perkelahian warga Roi dan Roka di Kecamatan Belo, konflik antar kampung kemu¬dian terjadi antar warga Samili dan Godo Kecamatan Woha. Kerugian yang
diakibatkan oleh terjadinya konflik ini pun sangat besar. Tidak hanya milyaran harta benda rakyat yang melayang akibat terjadinya konflik ini. Akan tetapi nyawa rakyatnya pun ikut mela¬yang. Yang paling parah dari adanya konflik ini adalah kerugian yang bakal diderita oleh anak generasi yang ada disekitaran wilayah kon¬flik. Kerusakan mental dan depresi kejiwaan mereka akibat melihat kon¬flik ini merupakan suatu inves¬tasi negative yang harus diretas oleh semua kalangan, terutama oleh Ke¬pala Daerah yang telah dimandatkan rakyatnya untuk memimpin dan mengayomi keberadaan mereka. Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, pun ikut merasa priha¬tin dengan maraknya konflik di Kabupaten Bima. Pria yang juga merupakan salah seorang ulama kharismatik di NTB ini mengung¬kap¬kan konflik sesungguhnya bisa dihindari apabila para pemimpin di daerah dapat meningkatkan silaturrahimnya dengan warga masyarakat. Ia pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB agar dapat meningkatkan silaturrahmi kepada warganya untuk mencegah meluasnya berbagai konflik horizontal yang terjadi antar warga masyarakat. “Tingkatkanlah silaturrahim dengan warga masyarakat. Sesungguhnya, ini dapat mencegah meluasnya berbagai konflik horizontal yang terjadi antar warga masya¬rakat,” cetus pria yang menjadi Gubernur Termuda di NKRI ini, saat merespon laporan Wakil Bupati Bima terkait bentrok yang terjadi antar warga Desa Samili dan Dusun Godo Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada acara Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Selasa lalu. Menurut pria yang meraih gelar doktor¬nya di Ilmu Tafsir Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dengan predikat Summa Cum¬laude Kepala Daerah yang masyarakatnya memiliki potensi konflik lebih tinggi tidak bisa bertindak standar sebagaimana kepala daerah yang masyarakatnya stabil. Jika potensi konfliknya sembilan kali lebih besar, maka intensitas silaturrahminya kepada masyarakat juga Sembilan (9) kali lebih sering daripada daerah lain. “Prestasi kita bukan diukur berdasarkan kemampuan kita membangun kembali sarana yang telah hancur akibat konflik, tapi diukur berda¬sarkan seberapa besar kemampuan kita mencegah terjadinya konflik. Jika konflik sudah pecah dan jatuh korban, artinya kita sudah gagal,” ujar Doktor Ilmu Tafsir ini penuh filosofis. Dalam catatan Tim Humas Setda Pro¬vinsi NTB, sebelumnya, sehari pasca pecah¬nya kerusuhan pertama antara masyarakat Desa Samili dan Dusun Godo, Gubernur termuda di Indonesia ini langsung turun ke tengah-tengah suasana masyarakat yang masih memanas. Gubernur yang didam-pingi sejumlah pejabat Provinsi dan Kabu¬paten Bima sempat dihalang-halangi masuk ke wilayah Dusun Godo yang telah hangus terbakar oleh sekelompok pemuda disana. Namun dengan ketegasan yang dimili¬kinya, Gubernur meminta kepada kelompok pemuda yang memblokir jalan masuk Dusun Godo agar segera membuka bloka¬denya untuk akses penyaluran bantuan kepada masyarakat korban kerusuhan. “Saya gubernur, buka blokadenya agar ban¬tuan dapat segera disalurkan,” kata Gubernur berbisik tapi tegas seraya meme¬gang tokoh pemuda yang memblokir jalan tersebut. Melihat aksi Gubernur tersebut, anggota rombongan lain dan aparat keama¬nan yang ada langsung merapat dan akhir¬nya perintah tegas Gubernur tersebut dilak¬sanakan oleh kelompok pemuda tersebut. Selanjutnya Gubernur beserta rom¬bongan berkeliling melihat situasi Dusun Godo yang telah jadi puing-puing sisa keba¬ka¬ran tersebut. Sayangnya, sehari setelah Rakor FKPD yang menghadirkan pemerin¬tah kabupaten/kota dan anggota FKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kerusuhan kembali pecah. Dipicu perkelahian dua (2) orang pelajar yang akhirnya meluas menjadi perkelahian antar desa. Merespon terjadinya kerusuhan susulan antar warga Desa Dadibou, Desa Kalampa dan Desa Samili, Kecamatan Woha, Bima, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci, mengutus Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Badrul Munir MM, turun ke lokasi kejadian. Setelah menggelar pertemuan dengan Kepala Bakesbangpoldagri (H. Nasibun, S.H, MTP), Asisten Tatapraja dan Aparatur, Ridwan Hidayat, serta Ketua Rukun Keluarga Bima di Mataram (Drs. H. Arsyad Gani, MM), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat bertolak ke Bima. Badrul Munir didampingi Kepala Bakes¬bangpoldagri, Ketua Rukun Keluarga Bima di Mataram dan Kepala Staf KOREM 162 Wirabhakti, Letkol Pranito D. Di Bima, Badrul Munir di Bima diterima Wakil Bu¬pati Bima dan jajaran Pemerintah Kabupa¬ten Bima, Kapolres Bima, AKBP D. Alam¬syah, dan Dandim 1608 Bima, Letkol Andi. Setelah mendapat laporan perkem¬bangan situasi dan kondisi kerusuhan oleh Wakil Bupati Bima, rombongan menuju lo¬kasi Desa Kalampa. Badrul Munir berke¬sempatan mengunjungi Kantor Desa Kalampa, didampingi Kepala Biro Operasi Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pujiyono D, Wakil Bupati Bima, Dandim Bima dan Kapolres Bima, berdialog dengan warga masyarakat, bertempat di SMP Negeri 2 Woha. Dalam pertemuan itu, Badrul Munir menerima berbagai infor¬masi, harapan dan keinginan yang disam¬pai¬kan oleh warga masyarakat, seputar kejadian yang menimpa desanya. Pernyataan dan harapan yang disam¬paikan oleh warga tersebut, antara lain, Ucapan terima kasih atas perhatian Peme¬rintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Warga Kalampa siap berdamai, kami semua merindukan kedamaian. Kami semua sudah capek dengan keadaan ini. Tanaman dan desa kami telah hancur. Kami berharap segera terjadi rekonsiliasi sebagaimana harapan bersama. Tidak sedikitpun ada niatan kami menginginkan kejadian ini. Mereka juga minta pengusutan dugaan keterlibatan oknum aparat keama¬nan dalam kerusuhan tersebut, dan meminta agar personil pengamanan tetap berjaga dan siaga di Desa Kalampa. Menanggapi pernyataan dan permintaan warga desa tersebut secara khusus Badrul Munir menyampaikan salam taqzim Gubernur Nusa Tenggara Barat yang saat ini sedang berada di tanah suci. Dikatakan oleh Badrul Munir bahwa meski sedang menunaikan ibadah haji, Gubernur Nusa Tenggara Barat tetap memonitor, memantau dan memberikan arahan terkait perkem¬bangan keamanan dan ketertiban masyara¬kat di tanah air, khusunya di Nusa Tenggara Barat. Lebih lanjut Badrul Munir berpesan dan mengajak warga untuk menciptakan kedamaian di wilayah Nusa Tenggara Barat, sebagaimana harapan bersama, dengan meningkatkan dan memperkuat silaturahim. “Pada dasarnya kita semua bersaudara. Jika ada masalah, mari kita selesaikan lewat jalur kekeluargaan, jalur kemasyarakatan, baru terakhir melalui jalur hukum”. “Tutup sama sekali jalur kekerasan, karena bila melalui jalur kekerasan, maka kita semua yang akan merugi”, tandas Badrul Munir. Terkait dengan berbagai dugaan pelang¬ga¬ran hukum yang terjadi, Badrul Munir meminta warga untuk mempercayakan ke¬pa¬da pihak kepolisian untuk melaksanakan penegakan hukum. Hal ini ditegaskan juga oleh Karo Ops Polda NTB. “Silahkan warga mempercayakan kepada aparat, bahwa semua yang salah akan ditindak, termasuk bilamana ada aparat yang salah”. “Bangun proses perdamaian dari bawah. Proses rekonsiliasi harus segera berjalan, dan dibangun bersama-sama. Tidak bisa diserahkan hanya kepada aparat keamanan dan pemerintah saja. Keamanan lingkungan merupakan masalah bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten akan memfasilitasi. Prinsipnya, pemerintah provinsi mene¬mani pemerintah kabupaten sebagai yang di depan untuk mengawal proses rekonsi¬liasi yang harus dibangun bersama tersebut. Tidak bisa hanya pemerintah saja, atau hanya aparat keamanan saja” urai Badrul Munir panjang lebar. Ditegaskan oleh Badrul Munir bahwa keinginan rekonsiliasi tersebut harus datang dari warga masyara¬kat. “Sekali lagi, pemerintah siap memfasi¬litasi ditemani aparat keamanan untuk terciptanya situasi yang kondusif. Strategi rekonsiliasi harus segera dibuat road map-nya dan segera dilaksanakan”, katanya. Baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, menyampaikan keprihatinan dan dukacita yang mendalam, khususnya kepada para korban dan keluarganya. Secara khusus, kepada keluarga korban yang wafat dalam peristiwa kerusuhan ini, Gubernur membe¬rikan santunan. Warga yang mengalami luka-luka, akan dibiayai pengobatannya. Sedangkan rumah-rumah warga yang rusak, akan direhabilitasi. Terkait rahabilitasi ini, gubernur telah menerbitkan Surat Perintah Kerja. Badrul Munir meminta masyarakat ikut mendukung pelaksanaan rehabilitasi tersebut dengan turut mengawasi pelaksa¬naannya agar tepat sasaran. Mengakhiri arahannya, Badrul Munir menegaskan agar proses rekonsilisasi tidak perlu menunggu berlama-lama. Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan mengopti¬mal¬kan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan terdepan, yaitu Dusun dan Desa, sampai dengan entitas selanjutnya, sehingga rekon¬siliasi segera terwujud dan kedamaian di Bumi Ngaha Aina Ngoho segera terwujud. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Tidak ada yang menang dari sebuah konflik. Yang tersisa hanya kesengsaraan dan kepedihan. Kasihanilah anak-anak kita, yang menjadi trauma menyaksikan para orang tua mereka saling bunuh. Nilai apa yang dapat kita wariskan dari kerusuhan dan konflik yang berkepanjangan. Hanya trauma psikologis yang akan dibawanya hingga dewasa. Kasihanilah orang-orang jompo yang tidak berdaya menghadapi masa yang beringas. Rumah dan tempat tinggal yang dibangun dari jerih payah bertahun-tahun harus hancur akibat kerusuhan yang tidak jelas. Berapa banyak lagi nyawa yang harus mati sia-sia baru kita akan sadar bahwa jalan kekerasan hanya akan menyisakan kesengsaraan. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jadi renungkanlah. (GA. 211/555*).
×
Berita Terbaru Update