Bima, Garda Asakota.-
Rapat Paripurna ke-7 DPRD masa sidang III DPRD Kabupaten Bima dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah atas APBD Perubahan tahun anggaran 2012 berlangsung Senin (8/10) di ruang Sidang Utama DPRD setempat. Di hadapan paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Drs. H. Muchdar Arsyad yang didamping dua wakil ketua yaitu Ady Mahyudin, SE dan Drs. H.M. Najib H.M. Ali, Bupati Bima mengungkapkan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan APBD
adalah prosentasi realisasi anggaran, di samping ukuran kinerja yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangu¬nan dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Makanya, dalam kurun waktu tiga bulan kedepan, beberapa program strategis harus segera dilaksanakan antara lain beberapa kegiatan fisik yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bima TA. 2012. Pada kesempatan tersebut Bupati memaparkan rincian komponen utama APBD-P tahun 2012. Pendapatan Daerah ditetapkan Rp921, 97 milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp65.71 milyar atau 7,67 persen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp856, 26 milyar. Selanjutnya pada komponen belanja daerah ditetapkan sebe¬sar Rp951, 46 milyar. Jumlah ini mengala¬mi kenaikan Rp. 81,3 milyar atau 9,35 per¬sen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 870,10 milyar. Sedangkan, pada pem¬biayaan netto ditetapkan sebesar Rp. 29,48 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp15,6 milyar dari APBD sebelum peru¬bahan sebesar Rp13,8 milyar. Dengan melihat angka di atas, dari sisi pendapatan tentunya diperlukan upaya keras untuk merealisa¬sikan target yang telah tertuang dalam APBD Kabupaten Bima TA. 2012 baik ber¬sumber dari pos PAD, Dana perim¬bangan maupun nilai-nilai pendapatan yang sah.Penyesuaian nomenklatur anggaran juga dilakukan menindak lanjuti masukan dari Tim BPK.Penyesuaian dan pengalihan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menyempurnakan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka diharapkan agar proses pengangga¬ran, penata usahaan dan pertanggung jawaban APBD tahun 2012 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Sehingga pada saatnya nanti kita semua mampu meraih predikat penilaian terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya ini semua sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif baik jajaran eksekutif mau¬pun jajaran legislative sebagai pengguna anggaran,” harapnya. (GA. 212*)
Rapat Paripurna ke-7 DPRD masa sidang III DPRD Kabupaten Bima dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah atas APBD Perubahan tahun anggaran 2012 berlangsung Senin (8/10) di ruang Sidang Utama DPRD setempat. Di hadapan paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Drs. H. Muchdar Arsyad yang didamping dua wakil ketua yaitu Ady Mahyudin, SE dan Drs. H.M. Najib H.M. Ali, Bupati Bima mengungkapkan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan APBD
adalah prosentasi realisasi anggaran, di samping ukuran kinerja yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangu¬nan dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Makanya, dalam kurun waktu tiga bulan kedepan, beberapa program strategis harus segera dilaksanakan antara lain beberapa kegiatan fisik yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bima TA. 2012. Pada kesempatan tersebut Bupati memaparkan rincian komponen utama APBD-P tahun 2012. Pendapatan Daerah ditetapkan Rp921, 97 milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp65.71 milyar atau 7,67 persen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp856, 26 milyar. Selanjutnya pada komponen belanja daerah ditetapkan sebe¬sar Rp951, 46 milyar. Jumlah ini mengala¬mi kenaikan Rp. 81,3 milyar atau 9,35 per¬sen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 870,10 milyar. Sedangkan, pada pem¬biayaan netto ditetapkan sebesar Rp. 29,48 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp15,6 milyar dari APBD sebelum peru¬bahan sebesar Rp13,8 milyar. Dengan melihat angka di atas, dari sisi pendapatan tentunya diperlukan upaya keras untuk merealisa¬sikan target yang telah tertuang dalam APBD Kabupaten Bima TA. 2012 baik ber¬sumber dari pos PAD, Dana perim¬bangan maupun nilai-nilai pendapatan yang sah.Penyesuaian nomenklatur anggaran juga dilakukan menindak lanjuti masukan dari Tim BPK.Penyesuaian dan pengalihan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menyempurnakan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka diharapkan agar proses pengangga¬ran, penata usahaan dan pertanggung jawaban APBD tahun 2012 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Sehingga pada saatnya nanti kita semua mampu meraih predikat penilaian terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya ini semua sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif baik jajaran eksekutif mau¬pun jajaran legislative sebagai pengguna anggaran,” harapnya. (GA. 212*)
