Kota Bima, Garda Asakota.- Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, menegaskan bahwa apapun yang menjadi statmen maupun sorotan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Bima, pihaknya akan sangat menghormati¬nya, karena pada prinsipnya statmen maupun sorotan itu dapat menjadi cambuk bagi Pemkot Bima dalam mewujudkan ke¬maslahatan. “Tentu saja, statmen masya¬rakat akan menjadi perhatian kita semua,” ucap Walikota Bima
menanggapi sorotan Akademisi STISIP Mbojo Bima, Drs. Arif Sukirman, MH, terkait dengan besarnya alokasi anggaran kegiatan Perjalanan Dinas Pejabat Pemerintah Kota Bima secara aku¬mulatif sekitar Rp18 milyar sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Bima di Tahun Anggaran 2012, padahal di sisi lain, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima hanya berkisar Rp10 milyar. Menurutnya, dalam pengelolaan dana APBD pihaknya akan tetap melakukan koreksi dan mengawal, agar tidak terjadi penyimpangan UU dan aturan pelaksanaan¬nya. Untuk itu, dirinya sangat menghargai apapun bentuk koreksi dari masyarakat, sepanjang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat. “Saya menghargai koreksi yang baik dari masyarakat, semoga hal ini men¬jadi ibadah,” pungkasnya. Seperti diketahui besarnya alokasi dana Perjalanan Dinas Pejabat Pemerintah Kota Bima secara akumulatif sekitar Rp18 milyar sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Bima di Tahun Anggaran 2012, tidak sebanding dengan capaian PAD yang hanya berkisar Rp10 milyar. Kondisi ini dianggap oleh Arif Sukirman, Dosen STISIP Mbojo, sebagai sebuah ironi, karena capaian PAD justru tidak mampu menutupi biaya perjalanan dinas pejabat di Kota Bima. Dinilainya, pejabat kini tidak lagi amanah dan cenderung menjadikan uang rakyat untuk kegiatan hura-hura. “SPPD Kota Bima yang menelan anggaran belasan milyar rupiah itu, bagai ungkapan lebih besar pasak dari pada tiang, jika dibandingkan dengan capaian PAD yang hanya sebesar Rp 10 milyar. Apa yang dihasilkan pejabat selama mondar-mandir ke luar kota menggunakan uang rakyat?,” cetusnya kepada sejumlah wartawan. (GA. 212*)
