Dompu, Garda Asakota.-
Gelontoran dana miliaran rupiah tiap tahun untuk membayar klaim kesehatan dari RSUD Dompu seperti untuk Jakkad, Askes hingga Jamkesmas, diharapkan lebih ketat lagi. Setidaknya ada tim khusus untuk melakukan audit dan verifikasi khusus pada setia klaim yang diajukan pihak RSUD Dompu. Meski menurut Kabid Pelayanan RSUD Dompu, dr. Diaz Indarko, setiap klaim sudah melalui tahap
audit ketat sesuai prosedur, namun ternyata pemkab Dompu sendiri tidak memiliki tim auditor khusus yang bertugas melakukan klrifikasi dan verifikasi setiap klaim yang diajukan. Isu ini ternyata bukan kabar burung. Kepala Dinas PPAD Dompu, Ir.H.Rasyidin yang dikonfirmasi Jumat siang kemarin membenarkan hal itu. Semestinya, kata dia, memang ada tim terpadu di Pemda yang melakukan verifikasi, termasuk didalamnya unsure dari Bappeda. Mantan Bendahara Umum Pemkab Dompu ini menjelaskan bahwa pihaknya PPKAD hanya bertugas membayar sesuai dengan permintaan dan SPJ yang masuk. “Tapi proses verifikasi ben¬ dahara itu semestinya sudah dilakukan terle¬bih dahulu dilakukan oleh suatu tim. Tugas kita di PPKAD hanya membayar jika admi¬ni¬strasinya betul, tapi untuk verifikasi klaim itu kami tidak tahu,” ujar dia. Diakuinya, PPKAD memang kebagian satu item klaim yakni Jakkad sumber dananya dari APAD II. Untuk alokasi dananya, Kepala PPKAD mengakui lumayan gendut yakni sebesar Rp2 Miliyar setiap tahunnya. (GA. 444*)
Gelontoran dana miliaran rupiah tiap tahun untuk membayar klaim kesehatan dari RSUD Dompu seperti untuk Jakkad, Askes hingga Jamkesmas, diharapkan lebih ketat lagi. Setidaknya ada tim khusus untuk melakukan audit dan verifikasi khusus pada setia klaim yang diajukan pihak RSUD Dompu. Meski menurut Kabid Pelayanan RSUD Dompu, dr. Diaz Indarko, setiap klaim sudah melalui tahap
audit ketat sesuai prosedur, namun ternyata pemkab Dompu sendiri tidak memiliki tim auditor khusus yang bertugas melakukan klrifikasi dan verifikasi setiap klaim yang diajukan. Isu ini ternyata bukan kabar burung. Kepala Dinas PPAD Dompu, Ir.H.Rasyidin yang dikonfirmasi Jumat siang kemarin membenarkan hal itu. Semestinya, kata dia, memang ada tim terpadu di Pemda yang melakukan verifikasi, termasuk didalamnya unsure dari Bappeda. Mantan Bendahara Umum Pemkab Dompu ini menjelaskan bahwa pihaknya PPKAD hanya bertugas membayar sesuai dengan permintaan dan SPJ yang masuk. “Tapi proses verifikasi ben¬ dahara itu semestinya sudah dilakukan terle¬bih dahulu dilakukan oleh suatu tim. Tugas kita di PPKAD hanya membayar jika admi¬ni¬strasinya betul, tapi untuk verifikasi klaim itu kami tidak tahu,” ujar dia. Diakuinya, PPKAD memang kebagian satu item klaim yakni Jakkad sumber dananya dari APAD II. Untuk alokasi dananya, Kepala PPKAD mengakui lumayan gendut yakni sebesar Rp2 Miliyar setiap tahunnya. (GA. 444*)
