Ketua Komisi I DPRD Dompu, Syirajudin, sekaligus Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tim Verifikasi dan Validasi Database Honda (Honorer Daerah) di Kabupa¬ten Dompu, mengancam akan mempolisikan Kepala Dinas/Badan yang terindikasi memalsukan administrasi usulan data-base. “Kalau ada indikasi pemalsuan data yang dilakukan Kepala SKPD, tentu saja akan kita arahkan kepolisi untuk diproses hukum,” ancamnya di ruang kerja Komisi I DPRD Dompu, Selasa lalu (17/4). Bahkan pihaknya mengindikasikan adanya pemalsuan data yang dilakukan beberapa pimpinan SKPD, hingga menim¬bulkan gejolak yang dapat mengangu stabilitas Daerah. “Pansus tidak akan berhenti menelusuri siapa saja yang memal¬sukan data usulan data base,” katanya.
Bila ditemukan, Pansus akan mengiring dugaan tersebut untuk diselesaikan secara hukum. Sementara itu, H. Didi Wahyudi, Sekretaris Pansus Data Base DPRD Dompu, juga mengindikasikan keterlibatan Pimpinan SKPD dalam memalsukan data pegawai. “Indikasinya sangat kuat, pintu masuk mani¬ pulasi data, melalui SK Dinas,” duganya. Sementara itu, di sisi lain, pembentukan Pansus Database DPRD Dompu justru dituding karena adanya kepentingan pribadi beberapa oknum anggota DPRD. Apalagi ditengarai, pembentukan pansus DPRD Dompu, prosesnya tergolong cepat, bila dibandingkan desakan pembentukan Pansus hutang rentenir yang sempat melilit beberapa nama politisi di DPRD, para wakil rakyat justru batal membentuk Pansus. Bila dicermati, pembentukan Pansus Database bukan karna membela honorer, melainkan adanya kepentingan keluarga beberapa anggota DPR Dompu yang tidak lulus verifikasi Database oleh BAKN. “Aroma¬nya kepentingan anggota DPRD sangat kental dalam membentuk Pansus ini,” ujar Koordinator Komunitas Masya¬ra¬kat Miskin Kota (Kommik), Dedi Kusnadi, kepada wartawan. Bahkan secara terbuka, Dedi menuding Pansus DPRD terbentuk karena keluarga beberapa oknum anggota DPRD, yang tidak tercantum dalam 173 nama orang yang diumumkan lulus verifikasi, sehingga kinerja pemerintah dalam hal ini BKD dikambing hitamkan. Padahal penggumu¬man tersebut, kata dia, bukan dikeluarkan oleh BKD melainkan pihak BAKN. Dia mengkhawatirkan, pembentukan Pansus akan semakin memberikan harapan besar kepada honorer yang namanya tidak lulus verifikasi. “Ini menyangkut nasib dan masa depan seseorang, Dewan jangan main_main dengan kepentingan pribadi,” tukasnya dihadapan sejumlah honorer yang juga ikut mengawal verifikasi yang dilaku¬kan Pansus. Ia menilai selama ini anggota DPRD Dompu selalu mengatas namakan rakyat sebagai konstituennya dalam mela¬ku¬kan berbagai hal yang diinginkan, pada¬hal itu hanya alasan untuk mengedepankan kependingan personal.(GA. 444*)
