Bismillahhirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yth. Saudara pimpinan dan para anggota
DPRD Kabupaten Bima;
Yth. Saudara Wakil Bupati Bima;
Yth. Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah;
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;
Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten,
Staf Ahli, Pimpinan SKPD, Pimpinan
Instansi Vertikal, Pimpinan Lembaga
Penyelenggara Pemilu, Ibu Ketua Tim
Penggerak PKK, Direktur BUMD, Para
Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Bima;
Yth. Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Para
Ulama, Budayawan, Sesepuh Bima,
Pimpinan Organisasi Sosial Politik,
Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Insan
Pers serta warga masyarakat Kabupaten
Bima yang saya cintai dan banggakan.
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya, kita semua yang hadir disini senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat,
sehingga dapat bersama-sama mengikuti Rapat Dewan dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertang¬gung¬jawaban Akhir Tahun Anggaran 2011.
Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman, seraya bermunajat semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikut yang senan¬tiasa patuh dan taat melaksanakan risalahnya.
Hadirin Sidang Dewan Yang Saya Hormati,
Pencapaian secara akumulatif tahapan pelaksanaan RPJMD 2005-2010 yang dilanjutkan dengan RPJMD 2011-2015, hasilnya sungguh mem¬banggakan kita bersama. Berbagai keberhasilan dan penghargaan diraih, yang menonjol adalah daerah kita melanjutkan keberhasilan menjadi penyokong Provinsi NTB sebagai daerah penyangga lumbung pangan nasional di Kawasan Timur Indonesia, dimana fluktuasi produksi pangannya sangat ber¬pengaruh terhadap ketersediaan pangan nasional. Pada tahun 2010 total produksi padi Kabupaten Bima adalah 292.554 ton, meningkat menjadi 340.662 ton pada tahun 2011 atau setara 172.019 ton beras. Dengan kebutuhan beras 59.200 ton per tahun maka terdapat surplus kurang lebih 112.000 ton, dari total produksi beras NTB sebesar 1,7 juta ton, dan sumbangan daerah kita adalah sebesar 20%. Kemampuan dalam produksi padi juga diikuti oleh tanaman palawija dan holtikultura yang produksinya cukup stabil dari tahun ketahun.
Pembangunan yang kita jalankan juga telah mampu mendongkrak kinerja perekonomian Kabupaten Bima. Hal itu dapat dilihat dari dinamika kegia¬tan ekonomi yang tercermin pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dari Rp.2,72 trilyun tahun 2009 meningkat menjadi Rp.3,06 trilyun pada tahun 2010. Pendapatan per kapita dari Rp.6,2 juta tahun 2009 menjadi Rp.6,9 juta pada tahun 2010. Angka pengangguran cukup tertangani dengan baik yaitu sebesar 4,7% dari angkatan kerja pada tahun 2010, mengalami penurunan sebesar 0,3% dari tahun 2009 sebesar 4,99%. Angka ini merupakan ang¬ka pengangguran terendah dibandingkan kabupaten/ kota lain di Nusa Tenggara Barat.
Demikian pula dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari 20,42% tahun 2009 menjadi 19,41% tahun 2010, sebagai akibat meningkatnya pendapatan riil masyarakat, terutama dari sektor pertanian, sektor perdagangan, serta sektor pengangkutan yang ketiganya merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bima.
Keberhasilan pembangunan tersebut juga tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima, mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 64,81 poin pada tahun 2009 menjadi 65,61 poin pada tahun 2010, sehingga menempatkan daerah kita sebagai daerah yang mempunyai kriteria pembangunan manusia menengah atas. Hal tersebut mencerminkan adanya suatu kemajuan yang berarti dalam peningkatan kualitas manusia, walaupun hal tersebut masih perlu ditingkatkan di masa-masa mendatang.
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan isu-isu dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentunya yang paling mendalam dan mengusik hati kita adalah terkait dengan kejadian insiden unjuk rasa sebagian warga masyarakat yang berakibat terbakarnya Kantor Bupati Bima, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T), Kantor Badan Penanggu¬langan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Satpol PP dan Kantor KPU Kabupaten Bima pada tanggal 26 Januari 2012. Hal ini bila dilihat dari sudut pandang apapun tidak dapat dibenarkan, padahal ajaran agama, norma hukum dan etika sosial merupakan nilai-nilai yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Bima. Kejadian ini akan kita catat dalam “sejarah”, yang akan mencatat dan menilainya, sekaligus membuka tirai hikmah yang akan menjadi pelajaran bagi siapapun dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
Musibah tersebut, sedikit banyak telah menye¬babkan terganggunya penyelenggaraan pemerinta¬han, pembangunan dan pembinaan sosial kemasya¬rakatan, namun saya beserta seluruh jajaran pemerintahan tidak berdiam diri. Hal pertama dan yang utama guna menjamin tetap terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, sehari setelah kejadian yaitu pada tanggal 27 Januari 2012, Saya sebagai kepala daerah telah memindahkan Kantor Bupati Bima ke Loka Latihan Kerja Kabupaten Bima yang berada di Jalan Diponegoro No. 11 Kota Bima, mela¬lui Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/63a/001/2012. Hal tersebut kemudian disusul dengan berba¬gai langkah lainnya seperti penataan administrasi, dan penyediaan sarana kantor guna menjamin tetap terselenggaranya pelayanan pemerintahan.
Menandai dimulainya penyelenggaraan peme¬rintahan di Kantor Bupati yang baru, pada tanggal 1 Pebruari 2012 atau selang 4 hari setelah kejadian telah dilaksanakan rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan selanjutnya diikuti dengan berbagai kegiatan pelayanan administrasi lainnya, seperti pembayaran gaji PNS bulan Pebruari 2012 yang dibayarkan pada tanggal 1 Pebruari 2012 dengan tanpa kendala dan halangan apapun, demikian juga halnya dengan gaji pegawai honorer daerah, ini adalah bukti bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Ikhtiar tersebut menunjukan bahwa jajaran aparatur peme¬rintah daerah tetap mengawal jalannya pemerinta¬han, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kondisi kantor bupati yang ada sekarang tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kehadiran pegawai sangat diharapkan oleh internal maupun masyarakat.
Dibalik kejadian ini telah membangkitkan soli¬daritas dan semangat baru bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bima, terbukti dengan kondisi data yang telah musnah terbakar, namun masih dapat menyu¬sun Laporan Keterangan Pertanggung¬jawaban Bupati Bima (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2011.
Pada saat yang sama juga disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang pada saat ini telah disampaikan kepada pemerintah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan disampaikan kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi LKPJ ini, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Untuk menjamin berjalannya pemerintahan di Kecamatan Lambu, Pemerintah Daerah telah melakukan penggantian Camat dan perangkat lainnya dengan putra asli daerah Lambu. Hal ini diniatkan agar komunikasi dan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat dapat kembali dibangun, serta menata kembali berbagai hal yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat kembali dilaksanakan, mengingat Kantor Camat Lambu mengalami kondisi yang sama dengan Kantor Bupati, dari upaya tersebut Alhamdulillah saat ini kegiatan pemerintahan sudah berjalan seperti sediakala. Sementara terhadap masyarakat yang menjadi korban Insya Allah Pemerintah Kabupaten Bima akan memberikan perhatian untuk mengurangi beban yang dialami, melalui rehabilitasi sarana dan prasarana di Kecamatan Lambu dan bantuan rehabilitasi rumah warga yang mengalami kerusakan.
Terkait dengan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima ke Wilayah Woha, Pemerintah Daerah memandang bahwa hal ini memang perlu dilakukan percepatan. Untuk itu saya mengharapkan dukungan lembaga dewan yang terhormat agar hajat besar masyarakat Dana Mbojo ini dapat segera terwujud, sebagai langkah awal adalah membangun infrastruktur kantor bupati dengan anggaran sebesar Rp.20 Milyar yang berasal dari APBD kita sendiri.
Saya mengharapkan kepada semua pihak agar memandang percepatan pemindahan ibukota ini dengan kacamata yang luas, isu-isu yang berkembang baik yang lama maupun yang muncul pasca insiden kebakaran Kantor Bupati Bima tidak perlu dipolemikan, karena pada prinsipnya pemindahan ibukota adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.
Beberapa langkah strategis terhadap upaya ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima secara sistimatis, seperti perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang RTRW menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bima Tahun 2011–2031, pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibukota Kabupaten Bima yang difokuskan pada Wilayah Kecamatan Woha yang diupayakan masuk dalam prolegda 2012, serta penyediaan lahan untuk pembangunan ibukota yang dilaksanakan secara bertahap dalam tiga tahun terakhir, dimana sampai dengan saat ini telah tersedia lahan 16 Ha dari 129 Ha lahan yang direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bima.
Kaitan dengan aspek penyelesaian asset yang berada dalam wilayah Kota Bima sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2002 menjadi salah satu agenda yang wajib dituntaskan, namun harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh undang-undang maupun kepatutan administrasi. Pemerintah Daerah dengan dukungan Dewan yang terhormat selalu terbuka untuk adanya ruang dialog diantara kedua pemerintahan dalam mencari solusi yang terbaik.
Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bima mencatat kemajuan yang berarti dengan diselesai¬kannya pengadaan tanah untuk perpanjangan landasan pacu Bandara Muhammad Salahuddin, dimana luas lahan dibebaskan seluas 8,4 Ha. Meskipun terkesan lamban namun Pemerintah Daerah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pengadaan tanah, agar tidak tersangkut dengan masalah hukum. Kita tentu berharap, percepatan pembangunan infrastruktur bandara kebanggaan masyarakat Bima ini, dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga pesawat berbadan lebar dapat mendarat di Bandara kita.
Sampai dengan Tahun Anggaran 2011, Pemerin¬tah Kabupaten Bima berupaya mengejar gelar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan keuangan serta sistem pengawasan. Pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2010, kita mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan opini tersebut, BPK menilai bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2010 telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan BPK memberikan apresiasi dan penghargaan karena kita telah berusaha keras untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada, hasil yang berbeda dengan daerah tetangga kita, bahkan Pemerintah Provinsi NTB masih mendapat opini disclaimer. Namun dengan adanya musibah yang kita alami, keinginan tersebut akan diwujudkan setelah penataan kembali sistem keuangan daerah.
Saya menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, atas dukungan baik dalam bentuk pengawasan pengelolaan administrasi keuangan, maupun rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan pemerintahan, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran SKPD yang telah berupaya menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.
Terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial diharapkan akan dapat mendorong terciptanya tertib administrasi, akunta¬bilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, langkah ini akan efektif dilaksanakan pada tahun 2012 ini, ruang lingkupnya meliputi penganggaran, pelaksa¬naan dan penatausahaan, pelaporan dan pertang¬gungjawaban serta evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
Perubahan ini telah saya sosialisasikan pada berbagai kesempatan, baik pada pertemuan-pertemuan resmi di tingkat kabupaten, maupun pada saat kunjungan kerja ke kecamatan dan desa. Saya mengharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memaklumi adanya penyesuaian dalam penye¬lenggaraan hibah dan bantuan sosial, dalam hal ini pemerintah daerah akan tetap memperhatikan semua aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat.
Mengenai wacana penatausahaan keuangan daerah yang dimunculkan dalam Kajian Pembayaran Gaji PNS Melalui Rekening, diharapkan melalui terobosan baru ini, proses pembayaran gaji dapat dilakukan secara akuntabel, bertanggung jawab, tepat waktu dan akurat, teknis pelaksanaannya akan bekerja sama dengan PT.Bank NTB sebagaimana yang diterapkan pada beberapa daerah seperti Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Timur. Insya Allah Tahun 2012 kita akan melaksanakannya. Hal ini akan membantu tertib manajemen keuangan dalam rumah tangga PNS, mudah-mudahan kita tidak perlu menempuh kebijakan seperti Gubernur Gorontalo yang mengharuskan gaji suami ditransfer ke rekening istri.
Dalam memenuhi laporan pengelolaan keuangan daerah secara makro, serta mengingat kondisi data laporan keuangan dari 4 (empat) SKPD, yaitu Sekretariat Daerah, BPBD, KP2T dan Pol PP yang pada saat ini masih dalam proses penelusuran, maka sesuai dengan kondisi minggu ke-empat Maret 2012 adalah sebagai berikut :
Pada aspek Pengelolaan Pendapatan Daerah, dari 24 (dua puluh empat) SKPD yang memiliki sumber pendapatan daerah, 2 (dua) SKPD masih dalam proses penelusuran, yaitu Sekretariat Daerah dan KP2T, sementara berdasarkan komponen pendapatan, yang dapat disampaikan adalah komponen Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pendapatan Tranfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah masih dalam prosen penelusuran. Adapun total pendapatan dari PAD 22 (dua puluh dua) SKPD yang memiliki sumber pendapatan terealisasi sebesar Rp.21.863.555.602,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.25.537.220.832,00.
Dari aspek Pengelolaan Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.434.219.563.928,00 dari anggaran sebesar Rp.421.864.446.083,16, sementara Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.21.416.357.925,00 dari anggaran Rp.22.646.153.232,00, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.91.228.192.011,00 dari anggaran Rp.100.053.528.719,00 dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.135.485.641.585,00 dari anggaran Rp.170.420.185.578,00. Total realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung atau total Belanja APBD tahun 2011 adalah Rp.682.349.755.449,00 dari anggaran sebesar Rp.714.984.313.612,16 atau mencapai 95,44%.
Selanjutnya ijinkan saya untuk menyampaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan sebagai berikut :
Pada penyelenggaraan Urusan Pendidikan, perjalanan pembangunan pendidikan telah menghasilkan pencapaian yang membanggakan, seperti yang terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai indikator untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan pada kelompok umur tertentu. Sampai dengan tahun 2011, pada tingkat SD sebesar 99,44%, SLTP 88,89% dan SMU 67,77%. Pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan banyaknya anak yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan umur siswa, pada tingkat SD mencapai 102,86%, SLTP 97,61% dan SMU 70,01%.
Hal ini merupakan petunjuk bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan, kemampuan tenaga pendidik serta ketersediaan anggaran pendidikan sebagai hasil pembangunan pendidikan yang dilakukan telah mencapai hasil yang diharapkan. Terhadap APK tersebut, diharapkan dapat ditingkatkan melalui pendidikan non formal yang gencar dilaksanakan, seperti kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik non formal dan kegiatan keaksaraan fungsional, sebagai¬mana yang dilaksanakan pada tahun 2011, serta penyediaan dana BOS dengan realisasi sebesar Rp.39,40 Milyar pada tahun 2011. Salah satu dampak nyata yang ditunjukan adalah berkurangnya angka drop out dari tahun ketahun, dimana tahun 2011 pada tingkat SD hanya 0,37%, SMP 0,38%, dan SLTA 0,58%, demikian juga jumlah murid yang lulus pada tingkat SD sebesar 99%, SMP 99,83% dan SLTA 99,78%. Dalam hal ini pengelola dana BOS diharapkan dapat menyampaikan laporan yang benar tentang kondisi siswa dan sekolah yang menerima bantuan. Tahun 2011 ini kita masih memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai melalui pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.22,5 Milyar, disamping penyediaan dana pendamping kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kependidikan, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mencakup pelatihan guru yang dihajatkan agar dapat menyentuh berbagai aspek, terutama dalam hal peningkatan wawasan dan pengetahuan guru sains, membuka peluang berkompetisi dan berprestasi bagi siswa dan memotivasi guru guna mempersiapkan para generasi penerus ke depan. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah Workshop Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik (PMPTK), Pendidikan Usia Dini, serta Pendidikan Non Formal dan Informal Tingkat Kabupaten Bima.
Ditengah upaya tersebut, pada tahun 2011 beberapa keberhasilan dalam kegiatan pembinaan pendidikan terus ditunjukan oleh para pelaku pendidikan dan siswa kita, seperti SMPN 1 Monta yang kembali mengukuhkan diri sebagai “sekolah prestasi”, prestasi tersebut diraih setelah 5 orang siswa SMPN 1 Monta terpilih menjadi duta NTB pada Jambore UKS Tingkat Nasional, sekolah ini juga berhasil meraih peringkat 8 besar nasional Lomba Sekolah Sehat (LSS) tahun 2011, SMPN 1 Monta juga berhasil meraih Peringkat 1 Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi NTB dan beberapa kali para siswanya menjadi Peneliti terbaik pada ajang Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN-LIPI).
Dalam pelaksanaan Urusan Kesehatan beberapa tahun terakhir, berkat pelaksanaan pembangunan yang komprehensif dan berkesinam¬bungan, daerah kita mengalami peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menggembirakan, walaupun terdapat indikator kesehatan yang sifatnya fluktuatif, seperti ISPA yang masih menjadi jenis penya¬kit paling dominan yang dialami oleh masyarakat kita, dimana salah satu penyebabnya adalah kondisi cuaca yang agak ekstrim dalam beberapa waktu ini.
Upaya pembangunan kesehatan didukung oleh tujuh strategi daerah yang mencakup upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi, penanggulangan penyakit, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyediaan perbekalan kesehatan. Dalam hal ini Saya menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan agar berjuang bersama-sama meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bima, bekerja dengan ikhlas demi masyarakat dan jangan banyak mengeluh. Saya mengucapkan terima kasih bahwa semua kegiatan tahun 2011 berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik dari aspek penanganan maupun pencegahan beragam penyakit, sebagaimana yang terlihat pada cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari 1.909 jumlah komplikasi kebidanan yang terjadi, 98,32% dapat tertangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 88,13% dari 11.028 jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan, cakupan balita bizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100% dari 54 kasus, demikian juga pada indikator penanganan DBD dan cakupan kunjungan bayi masing-masing mencapai 100% dan 104%.
Pada tahun 2011, daerah kita mendapatkan penghargaan yang sangat membanggakan yaitu Sanitasi Award 2011, anugerah ini didapatkan karena menjadi pelopor dibidang regulasi sanitasi dan penyehatan lingkungan. Kabupaten Bima merupakan satu-satunya daerah di NTB bahkan di Indonesia hanya Kabupaten Bima dan Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki Perda Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Keberhasilan ini tidak datang dengan sendirinya karena pada tahun-tahun sebelumnya kita bersama-sama telah mengkampanyekan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dimana secara nyata bisa dilihat dalam 3 tahun terakhir cakupannya mengalami peningkatan yang menggembirakan, seperti cakupan Sarana Air Bersih (SAB) Kota pada tahun 2011 telah mencapai 92,65%, cakupan Sarana Air Bersih (SAB) Desa 78,88%, cakupan Jamban Keluarga (JAGA) Kota 84,35%, cakupan Jamban Keluarga (JAGA) Desa 84,35%, Cakupan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 29,27%, dan cakupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) pada tahun 2011 50,63% telah memenuhi syarat dari 68.937 TPS yang ada. Demikian halnya cakupan desa ODF yang pada tahun 2009 hanya 8 desa atau 4,76% meningkat menjadi 21 desa atau 12,5% dari 168 desa pada tahun 2011.
Hal ini telah memberi inspirasi bagi daerah lain, seperti Kabupaten Dompu yang berkunjung ke daerah kita untuk mendalami proses penyusunan Perda AMPL, seperti mekanisme koordinasi antar sektor, strategi pelaksanaan kebijakan dan beberapa hal lainnya. Untuk mendukung keberhasilan program ini, juga telah dilakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi yang akan menjadi acuan perencanaan strategis sanitasi Kabupaten Bima ke depan, serta sebagai informasi awal yang lengkap dan faktual tentang situasi dan kondisi sanitasi saat ini.
Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.2,55 Milyar, diantaranya berupa pembangunan puskesmas pembantu dan poskesdes, pengadaan kendaraan roda 2 serta rehabilitasi sedang dan berat puskesmas pembantu. Upaya peningkatan pelaya¬nan kesehatan juga dilakukan melalui pengadaan alat-alat rumah sakit dan puskesmas perawatan berupa dukungan dana DPPIP yang menyerap anggaran sebesar Rp.4,44 Milyar.
Pada kegiatan pelayanan juga direalisasikan anggaran untuk operasional pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas nasional dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.3,39 Milyar, dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menyerap anggaran Rp.908 juta.
Salah satu isu yang menonjol selama tahun 2011 adalah penyediaan sarana dan prasarana Lingkungan Hidup, khususnya persampahan sebagai salah satu prasyarat pemindahan ibukota. Guna penanganan sampah untuk wilayah Kecama¬tan Woha dan sekitarnya, Pemerintah Daerah mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai aspek yang terkait. Kita tidak bisa berpikir Woha saat ini semata, tapi harus ke depan. Pembangunan TPA yang dilaksanakan di Kecamatan Woha adalah sesuai kebutuhan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan dan program pemerintah yang menargetkan pembentukan Bank Sampah minimal 400 unit diseluruh kabupaten/kota, dan pada saat ini telah terealisasi sebanyak 175 unit. Dalam rencana induk (master plan) pembangunan wilayah tempat pengolahan sampah tidak hanya di Kecamatan Woha tetapi juga akan dibangun di kecamatan lainnya.
Beberapa catatan yang terkait dengan penanggu¬langan bencana daerah diantaranya banjir bandang di Kecamatan Sanggar pada bulan April 2011 dimana 14 KK korban bencana alam telah menerima bantuan berupa bahan bangun rumah dan bantuan beras sebanyak 9 ton, bantuan juga diterima oleh korban kebakaran di Naru Sape dan korban kebakaran di Ngali. Terkait dengan penanganan Korban Banjir Sape telah diserahkan bantuan renovasi rumah senilai Rp.580 Juta, masing-masing Rp.10 juta per KK serta bantuan beras sebanyak 24 ton. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta dalam meringankan beban para korban bencana, baik secara institusi maupun perorangan.
Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, terus dilakukan penyediaan sarana dan prasarana umum baik sarana jalan, jembatan, irigasi, maupun penyediaan fasilitas umum lainnya. Pada tahun 2011 program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dapat disebutkan, diantara¬nya peningkatan jalan Kecamatan Donggo dan Madapangga dengan anggaran yang terealisasi Rp.7,78 Milyar, peningkatan jalan Kecamatan Soromandi, Bolo, Woha dan Palibelo dengan anggaran yang terealisasi Rp.4,88 Milyar, peningkatan jalan Kecamatan Belo, Monta, Sape, Wera dan Lambu dengan anggaran yang terealisasi Rp.7,33 Milyar dan peningkatan jalan Langgudu dan Lambitu dengan anggaran terealisasi Rp.5,7 Milyar, adapun total anggaran program pembangunan dan peningkatan jalan ini mencapai Rp.27,6 Milyar.
Program pembangunan jembatan meliputi pem¬bangunan jembatan Nggelu-Lambu dan pembangu¬nan jembatan Raba Mpangi menelan anggaran Rp.434 juta, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan total anggaran yang diserap mencapai Rp.7,09 Milyar serta program rehabilitasi/pemeli¬haraan jembatan dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.1,61 Milyar. Pada penanganan irigasi tahun 2011 dilaksanakan program rehabilitasi jaringan irigasi dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.985 juta dan program pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai dan danau degan anggaran yang terserap sebesar Rp.1,91 Milyar.
Terhadap penyediaan air bersih bagi masyarakat serta infrastruktur pedesaan sebagai pelaksanaan Urusan Perumahan, telah dilaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penga-daan pipanisasi air bersih di Renda Belo, Kanca Parado, Riamau Wawo, Talabiu Woha dan Kalodu Langgudu. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan mata air Madapangga, rehab sarana air minum Rora, Parangina, Oi Panihi dan beberapa lainnya yang keseluruhannya menyerap anggaran Rp.1,12 Milyar. Selain itu, juga dilalaksanakan program pembangu¬nan infrastruktur pedesaan dengan anggaran Rp.1,06 Milyar yang diarahkan pada kegiatan Sanitasi Lingkunan Berbasis Masyarakat (SLBM), dan program pembangunan gedung dan lingkungan melalui penataan/pembangunan gedung kantor dan pemerintah dengan anggaran Rp.9,7 Milyar yang diarahkan pada kegiatan pembangunan Kantor Ibukota Kabupaten Bima.
Dalam kaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah ini, daerah kita pada tahun 2011 menerima Penghargaan Bhakti Karya PNPM-PISEW 2011, atas keberhasilan dalam mengelola kegiatan selama 3 tahun dengan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP. PNPM-PISEW telah memperkuat simpul-simpul wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, juga telah mampu mengoptimalkan peningkatan kapa¬sitas kelembagaan dan SDM aparatur, dan pada akhirnya mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah. Sebagai bukti kesuksesan Kabupaten Bima dan keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung PNPM PISEW sebagai salah satu PNPM inti, maka telah ditandatangani MoU kelanjutan program PNPM PISEW 2012 dimana DIPA PNPM PISEW Kabupaten Bima tahun 2012 senilai Rp.17 miliar.
Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dapat disampaikan bahwa langkah-langkah pembinaan yang dilakukan sampai dengan tahun 2011, memberikan hasil yang positif terhadap per¬kembagan kondisi kelembagaan koperasi, baik dari aspek keanggotaan, permodalan maupun kegiatan usaha. Jumlah koperasi pada tahun 2011 telah mencapai 232 koperasi, dari segi keanggotaan telah mencapai 49.812 orang. Sementara dari segi permo¬dalan, total modal sendiri maupun modal luar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2010 jumlah modal koperasi adalah sebesar Rp.84,8 milyar, yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp.47,92 Milyar dan modal luar sebesar Rp.36,92 Milyar, meningkat menjadi Rp.109,55 Milyar pada tahun 2011 yang terdiri dari modal sendiri sebesar Rp.52,92 Milyar dan modal luar sebesar Rp.56,66 Milyar atau meningkat sebesar 12,9%. Perkem¬bangan permodalan menunjukan adanya keperca¬yaan anggota kepada lembaga dan meningkatnya kepercayaan para donatur untuk memberikan pinjaman modal kepada koperasi. Peningkatan kinerja koperasi tersebut juga diikuti oleh peningkatan volume kegiatan usaha dan asset, sehingga gerakan koperasi mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2011 sebesar Rp.8,72 Milyar meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp.8,21 Milyar atau 10,6%.
Pembinaan dan pengembangan koperasi merupakan rangkaian pemantapan dari program sebelumnya yang telah diakui oleh pemerintah dengan diberikannya beberapa penghargaan, seperti Koperasi Award dari Presiden RI pada tahun 2007, Bhakti Koperasi pada Tahun 2008 dan terakhir adalah Penghargaan Paramakarya pada tahun 2009. Pada tahun 2011 melalui peran Camat Palibelo daerah kita berhasil meraih Penghargaan Pembina Koperasi, atau Juara II sebagai Camat Berprestasi dalam lomba membina koperasi tingkat Provinsi NTB tahun 2011, prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan kecamatan dalam menumbuh-kembangkan bidang koperasi di wilayah masing-masing.
Dalam penyelenggaraan urusan Kependudu¬kan dan Catatan Sipil, salah satu upaya yang dijalankan adalah dukungan terhadap program e-KTP, yang merupakan program nasional yang telah dilaksanakan peluncurannya di Kantor Camat Monta pada tanggal 21 Oktober 2011. Sampai dengan saat ini telah terekam dalam e-KTP sebanyak 200.215 jiwa dari 356.685 jumlah penduduk wajib KTP atau mencapai 56 persen, jumlah ini merupakan yang tertinggi dari 4 kabupaten/kota di NTB, adapun sisa masyarakat yang belum melaksanakan pemotretan dan pengambilan sidik jari e-KTP, Pemerintah Daerah akan terus mendorong aparat desa dan kecamatan agar meningkatkan mobilisasi warga.
Beberapa kendala dihadapi seperti infrastruktur dan SDM pengelola dan dana yang tidak memadai. Guna merampungkan perekaman e-KTP digunakan 2 unit perangkat perekaman mobile dan prinsip jemput bola bagi desa-desa terisolir. Sementara kelanjutan pelaksanaan e-KTP untuk warga Kecamatan Lambu setelah musibah kebakaran yang menimpa Kantor Camat Lambu pada tanggal 24 November 2011, Pemerintah Daerah mengupayakan pelayanan secara mobile yang dimulai pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan mendatangi masyarakat ditiga desa yaitu Desa Mangge, Nggelu dan Hidi Rasa, ketiga desa ini belum dilaksanakan pemotretan dan pengambilan sidik jari sebelum tanggal 24 November 2011.
Dalam penyelenggaraan Urusan Ketenaga¬kerjaan, terus dilakukan berbagai upaya strategis dalam rangka terwujudnya tenaga kerja terampil yang produktif dan memiliki daya saing. Dalam hal ini jumlah angkatan kerja adalah 206.553 orang, sementara pencari kerja mencapai 9.515 orang atau 4,61% dari angkatan kerja.
Kaitan dengan hubungan industrial, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Salah satu isu yang mencuat secara nasional adalah penetapan Upah Minimum Kabu¬paten (UMK), dimana UMK daerah kita adalah sebesar Rp.1.050.000 sebagaimana Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 569 Tahun 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Bima yang diberlakukan efektif pada 1 Januari 2012.
Dalam rangka percepatan pembangunan daerah srategis dan cepat tumbuh, sebagai bagian dari penyelenggaraan Urusan Transmigrasi, Pemerin¬tah Daerah terus mendorong pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Tambora, dimana pelaksanaanya dikerjakan secara bersama oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagai bentuk keberadaan pembangunan KTM, tahun 2011 Pemerintah Daerah mendapat bantuan pemerintah untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan mulai dari Kecamatan Sanggar sampai dengan di wilayah lokasi berdirinya KTM, serta perbaikan jembatan dengan menggunakan APBN sebesar 20 milyar.
Hadirin Sidang Dewan Yang Saya Hormati,
Peran kaum perempuan khususnya ibu sangat penting bagi pembangunan peradaban dan karakter bangsa. Oleh karena itu dalam rangka penyeleng¬garaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Pemerintah Daerah mendorong penyebarluasan data dan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti yang dilaksanakan melalui advokasi dan perlindungan perempuan, peningkatan ketrampilan, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta beberapa kegiatan lainnya.
Pada Urusan KBKS, secara intensif dilaksana¬kan pembinaan keluarga berencana, pelayanan kontrasepsi, pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan beberapa kegiatan lainnya. Dengan upaya keras yang dilakukan, capaian akseptor KB di Kabupaten Bima mencatat angka tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di NTB dengan jumlah 22.191 akseptor, capaian ini melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTB pada kisaran 20,487 Perkiraan Permintaan Masya¬rakat (PPM) atau mencapai 108,32%. Bila ditilik berdasarkan wilayah, Kecamatan Wawo menempati posisi tertinggi dalam hal pencapaian akseptor dengan 248,36%, Monta 126% dan Sape 73,19%. Hasil ini dicapai berkat kerja keras kita bersama dengan memanfaatkan berbagai momen dalam mensosialisasikan dan menggaet akseptor baru, seperti melalui safari Tim KB Keliling (TKBK), roadshow KB-PKK, lomba Bina Keluarga Balita (BKB), P2WKSS, Gerakan Sayang Ibu, Posyandu, BBGR dan sejumlah kegiatan lainnya. Hal ini hendaknya menjadi motivasi tersendiri bagi jajaran organisasi wanita untuk terus berkiprah bagi pemberdayaan perempuan dan keluarga.
Dalam penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, salah satu permasalahan yang sempat mendapat perhatian pada tahun 2011 adalah kasus ledakan di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab (UBK), insiden tersebut menunjukan bahwa realitas yang terjadi ditingkat masyarakat harus lebih dicermati dengan lebih baik oleh seluruh komponen pemerintahan dan masyara¬kat, karena dinamika kehidupan sosial kemasyara¬katan khususnya semangat untuk menegakkan Syariat Islam di daerah kita demikian tinggi. Walau¬pun hal tersebut dilindungi oleh undang-undang, namun pada saat yang sama peraturan perundang-undangan juga membatasi hak-hak dan kewajiban warga negara. Ini harus dipahami bersama agar kegiatan kemasyarakatan tetap berada pada Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, diantaranya dijabarkan pada kegiatan pemberian insentif kepada juru pungut PAD dan PBB, kegiatan lembaga dewan, pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan, pengadaan barang dan jasa pemerin¬tahan, keterbukaan informasi pemerintahan melalui penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) dan lainnya.
Untuk menjamin upaya tersebut, beberapa langkah perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus dilaksanakan, seperti perbaikan proses perijinan oleh KP2T yang dilaksanakan paling lama 12 hari, tidak berbelit-belit, dengan biaya terjangkau dan prosedur cepat, sementara pada ijin biasa proses perijinannya bisa selesai dalam waktu satu sampai dua hari saja.
Dalam rangka pengelolaan SDM PNS, sampai dengan 1 Januari 2012 Pemerintah Kabupaten Bima telah meluluskan 511 CPNSD dalam Diklat Prajaba¬tan, yang berasal dari formasi CPNSD tahun 2009 golongan I, II dan III dengan jumlah sebanyak 517 orang, ditambah 1 orang CPNSD Formasi tahun 2008 yang tertunda prajabatannya. Dari jumlah terse¬but yang mengikuti Diklat Prajabatan pada tahun 2011 hanya 511 orang, sedangkan sebanyak 7 orang tidak bisa mengikuti prajabatan karena berbagai alasan. Pemerintah Daerah juga berupaya keras dalam pembinaan kepegawaian, karena PNS merupakan penyelenggara negara juga sebagai individu yang hidup ditengah masyarakat, sehingga harus memiliki sikap dan perilaku yang menjadi panutan. Sosok PNS yang mampu memainkan pera¬nan tersebut seyogyanya mempunyai kompetensi yang tercermin dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan pada negara, bermoral dan bermental baik, profesional serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, sehingga pada gilirannya akan mampu menunjukkan dirinya sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Pelanggaran terhadap hal tersebut maka sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Saya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tidak akan segan-segan memberikan teguran dan sanksi.
Demikian juga halnya dengan ditetapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan 23 Desa Dalam Kabupaten Bima, sebagai kepala daerah, Saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga Dewan yang terhormat, upaya ini walaupun tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi, untuk mengurai berbagai permasalahan di desa, namun diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat di alam demokrasi ini, dapat mening¬katkan pemerataan hasil pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal tersebut adalah upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa dalam keadilan pelaksanaan pembangunan.
Untuk itu pada tahun 2011 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan, salah satu yang menonjol adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan, yang diarahkan pada dua kegiatan, yaitu kegiatan fisik senilai Rp.450 juta, berupa pembangunan drainase lingkungan di Desa Renda, tanggul penahan banjir di Desa Cenggu, Rabat gang Desa Roka dan pembuatan saluran irigasi di Desa Soki, sementara dana senilai Rp.149,2 juta dialokasikan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada 10 kelompok bakulan dan perkiosan dengan 111 anggota yang menyebar di Desa Cenggu, Renda, Ngali, Lido, Soki dan Ncera.
Pembangunan desa juga dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian PDT senilai Rp.1 Milyar bagi sejumlah program unggulan, kegiatan ini diarahkan pada desa yang merupakan kantong kemiskinan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan 201 ekor bibit sapi, obat-obatan dan pakan ternak yang diterima oleh 4 Kelompok di Desa Lewintana-Soromandi, 2 Kelompok di Desa Ntonggu-Palibelo, dan 1 Kelompok di Desa Oi Panihi-Tambora.
Berbagai upaya dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pada pelaksanaan Urusan Sosial Dan Budaya melalui program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, program pembinaan para penyandang cacat, program pengembangan potensi sosial budaya, program pengembangan nilai budaya, serta program pemeliharaan dan pengelo¬laan kekayaan budaya. Sementara pada Urusan Pariwisata, yang menonjol adalah pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata yang menyerap anggaran Rp.838 juta, sementara program lainnya adalah pengembangan pemasaran pari¬wisata dan program pengembangan kemitraan dengan usaha jasa dan pelaku pariwisata.
Dalam penyelenggaraan urusan sosial, selain dari APBD Kabupaten Bima, juga menerima alokasi dana dari pemerintah senilai Rp.734 juta yang diperuntukkan bagi program tambahan biaya peme¬nuhan kebutuhan dasar anak-anak panti/yayasan sosial yang disalurkan pada 47 lembaga kesejahteraan sosial di kabupaten Bima.
Meningkatnya wilayah cakupan ini menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah dalam hal pengen¬tasan kemiskinan dan kepercayaan pemerintah terhadap daerah kita, oleh kerena itu saya mengha¬rapkan kepada para pendamping agar dapat mengawal program ini dengan baik. Selain program PKH, juga dilaksanakan Program Keserasian Sosial Kabupaten Bima tahun 2011, yang dilaksanakan pada 8 desa dengan dana sebesar Rp.912 juta dengan rincian 114 juta per desa.
Rangkaian dari upaya penanggulangan kemikinan, maka untuk mengurangi tekanan terhadap rakyat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan pasar murah bersama dengan 10 Badan Usaha Milik Negara, dengan menyebar 11 ribu paket sembako murah, kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah ini secara serentak dilaksanakan pada beberapa kecamatan. BUMN tersebut adalah PT.Bank BNI, Bank Mandiri, BRI, Jasa Raharja, PLN, Pertamina, Asuransi Jasindo, PT.Pos Indonesia, PT. Askes dan Telkom Indonesia.
Dalam penyelenggaraan Urusan Budaya, Saya ingin menggarisbawahi sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, bahwa apa yang kita alami akhir-akhir ini merupakan mani¬festasi kekinian Masyarakat Bima yang sebenarnya, apabila dilihat dari sisi budaya, maka terdapat kearifan lokal yang telah terkikis, saya menelaahnya dari sisi budaya baik nggahi mbojo, rawa mbojo, mpama, maupun patu mbojo sebagian telah bergeser menjadi lebih pragmatis dan bahkan keluar dari nilai-nilai moral masyarakat. Budaya Tutur Orang Bima pada tempat yang sebenarnya adalah sumber identitas, sarana ekspresi, serta sebagai sarana yang membentuk dan meneguhkan adat-istiadat. Banyak orang yang tidak merasakan perubahan nilai ini sampai adanya akibat dari perubahan tersebut. Tidak dapat dipungkiri ekspresi verbal masyarakat yang ditunjukan melalui unjuk rasa dan penyampaian aspirasi, walaupun dilindungi oleh undang-undang sebagai bentuk kebebasan ekspresi, telah menjadi sarana hujat menghujat dan ekspresi emosional. Oleh karena itu, mari kita kembali berpegang pada norma-norma kesantunan yang dianut Masyarakat Bima. Untuk diketahui bahwa sepanjang tahun 2011 kejadian unjuk rasa adalah 62 kejadian yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Selanjutnya disampaikan pelaksanaan Urusan Pilihan sebagai berikut :
Potensi sumber daya laut di Kabupaten Bima meliputi lahan budidaya seluas 11.600,8 ha, terdiri dari perairan umum seluas
1.008,8 ha, perairan payau seluas 5.123 ha dengan luas yang dimanfaatkan 1294,96 ha, serta perairan laut seluas 5.469 ha dengan luas yang dimanfaatkan 1.867,3 ha. Selain potensi budidaya juga terdapat potensi perikanan tangkap sebesar 217.083 ton, dengan produksi tahun 2011 sebesar 25.387,3 ton atau baru mencapai 11,69% dari potensi. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan, Pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada, yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana perikanan, penegakan peraturan dan pengawasan kelautan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pada tahun 2011, melalui program Pengem¬bangan Infrastruktur dan Sumber Daya Perikanan, dilaksanakan kegiatan penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang menyerap anggaran Rp.565 juta, berupa Pembangunan pos penyuluhan perikanan terpadu, penyediaan perlengkapan penyuluhan dan beberapa lainnya. Kegiatan penyediaan/ pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap menyerap anggaran Rp.2,14 Milyar. Kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya menyerap anggaran Rp.639 juta berupa pengadaan sarana budidaya rumput laut, penyediaan kolam air tawar Kecamatan Woha dan Kecamatan Mada¬pangga dan beberapa lainnya.
Dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian, selain keberhasilan sebagai salah satu daerah penyangga lumbung pangan nasional di Kawasan Timur Indonesia, dimana jumlah produksi padi Kabupaten Bima adalah sebesar 340.662 ton dengan surplus kurang lebih 112.000 ton beras. Daerah kita juga memberikan konstribusi yang signifikan terhadap pengembangan sapi, jagung dan rumput laut dalam Program Pijar yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Pada bidang peternakan, perkembangan popu¬lasi sapi, kambing dan domba mengalami pening¬katan dengan jumlah yang sangat menggembirakan, pada tahun 2011 populasi sapi mencapai 117.848 ekor, meningkat sebesar 22,17% dari tahun 2010 yang mencapai 91.725 ekor, jumlah ini hampir mencapai seperlima dari total populasi sapi NTB, kambing meningkat 29,92% dari tahun 2010 sebesar 179.386 ekor menjadi 255.967 ekor, sementara domba meningkat dari 17.451 ekor pada tahun 2010 menjadi 21.266 ekor pada tahun 2011 atau 17,94%. Sementara itu, potensi pengembangan budidaya rumput laut dengan potensi areal pengembangan seluas 2.128 ha, walaupun baru dimanfaatkan seluas 1.867 ha, capaian produksinya mencapai 3.300 ton rumput laut kering.
Keberhasilan dalam pengelolaan urusan pertanian ini menempatkan daerah kita mendapatkan Penghargaan Ketahanan Pangan dari Presiden RI karena berhasil meningkatkan produksi pangan terutama beras dalam empat tahun terakhir. Untuk terus mempertahankan pencapaian tersebut, pada tahun 2011 dilakukan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pembangunan DAM, perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan cek DAM dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.5,15 Milyar, selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa pendampingan Fasilitasi Terpadu Investasi Holtikultura (FATIH) dan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah, serta Program Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui pendampingan kegiatan PLA dan pendampingan WISMP 2.
Dalam penyelenggaraan Urusan Industri dan Perdagangan, menghadapi tantangan dunia usaha yang kompleks sekarang, diperlukan berbagai upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya potensi wirausaha baru yang profesional. Untuk itu pada tahun 2011 dilakukan pemberian bantuan berupa toolkit sebagai salah satu dari sekian banyak program pemberdayaan masyarakat, upaya ini dilaksanakan secara lintas sektoral dari Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial dan Dinas Koperasi dan UKM. Bantuan tersebut diserahkan kepada 17 orang peserta pelatihan yang mewakili 17 Kecamatan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan para penerima dapat mandiri dan siap terjun di dunia usaha sehingga dapat mene¬¬kan angka pengangguran. Bantuan juga diberikan kepada 6 kelompok pada Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Pemberdayaan Perem¬puan dan 9 kelompok penerima usaha ekonomi produktif Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) yang masing-masing mendapat alokasi dana sebesar Rp.14 juta sehingga total dana yang dikucurkan senilai Rp. 210 juta.
Garam adalah salah satu hasil bumi yang telah lama menjadi mata pencaharian Masyarakat Bima, Ladang Garam Ladang Harapan, untuk itu Pemerintah Daerah membangun sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Dinas PU dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Lewamori berdasarkan Keputusan Bupati Bima No.1040 Tahun 2009 yang terdiri dari 3 Kecamatan Bolo, Woha dan Palibelo dan desa yang tercakup sebanyak 18 desa, target yang ingin dicapai adalah peningkatan produktifitas garam sebesar 62,49 Ton/Ha dan bandeng dengan produktifitas 1,37 ton/Ha.
Selanjutnya akan disampaikan tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan, bahwa pada tahun 2011 jumlah kegiatan tugas pemban¬tuan yang diselenggarakan pada 8 (delapan) SKPD dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari dua bidang, yaitu : Pada bidang tanaman pangan dilaksanakan program pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, pengelolaan produksi tanaman serelia, pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan dan penanganan pasca panen, total anggaran yang terserap adalah Rp.5,92 Milyar dari pagu anggaran Rp.6,09 Milyar. Sementara pada bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman menyerap anggaran sebesar Rp.1.41 Milyar dari pagu anggaran Rp.1,69 Milyar, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berupa pelaksanaan pengelolaan air irigasi pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan.
Pada Dinas Peternakan, tugas pembantuan yang dilaksanakan adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang menyerap anggaran sebesar Rp.1,28 Milyar dari pagu anggaran sebesar Rp.1,3 Milyar, program ini diarahkan pada penyediaan rumah kompos, penyediaan embung dan sumur resapan dan penyediaan padang gembalaan. Pada Dinas Perkebunan dilaksanakan program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan menyerap anggaran sebesar Rp.1,32 Milyar dari pagu sebesar Rp.1,32 Milyar, program ini diarahkan pada penyediaan embung, penyediaan sumur air permukaan dan air tanah dangkal, perluasan lahan perkebunan kakao seluas 100 ha, sertifikasi lahan sebanyak 500 persil dan penyediaan rumah kompos. Pada Badan Penyu¬luhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dilaksanakan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Pengembangan Kelem¬bangaan Petani kegiatan sistem penyuluhan pertanian dengan anggaran sebesar Rp.3,42 Milyar dana yang terserap sebesar Rp.3,13 Milyar dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditujukan bagi 60 gapoktan dengan anggaran Rp.1,13 Milyar dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.1,05. Milyar.
Selanjutnya pada Dinas Kesehatan, pelaksanaan tugas pembantuan berupa Program Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak yang diarahkan berupa bantuan operasional kesehatan dan penyelenggaraan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.3,14 Milyar dari pagu sebesar Rp.5 Milyar. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan anggaran yang terserap sebesar Rp.376 juta dan program pemgembangan masyarakat dan kawasan trasmigrasi dengan anggaran Rp.10,36 Milyar dengan serapan sebesar Rp.10,32 Milyar yang diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, pengembangan usaha di kawasan transmigrasi serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Pada Dinas Kelautan dan Perikanan tugas pembantuan yang dilaksanakan adalah berupa Program Pengembangan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pagu anggaran yang tersertap sebesar Rp.1,63 Milyar, dan yang terakhir pada Bappeda dilaksanakan dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.2,77 Milyar dari pagu sebesar Rp.2,8 Milyar yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah yang mendukung produk unggulan nasional, serta pelaksanaan bedah desa.
Sementara itu, pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan selain sebagaimana yang telah disebutkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang merupakan bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan instansi vertikal di daerah yang juga melibatkan pihak ketiga, koordinasi dalam peningkatan kapasitas intelijen daerah dalam forum Kominda serta pengelolaan Kawasan Khusus Kabupaten (KSK) Lewamori, juga dilaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka penanganan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum lingkup Kabupaten Bima yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum, serta koordinasi penanganan kasus yang berindikasi KKN yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Bima yang melibatkan Kepolisian Resort Kota dan Kabupaten serta Kejaksaan Negeri Raba Bima.
Dalam kaitan dengan penyelenggaraan kerjasama dengan daerah lain, pada tahun 2011 melalui fasilitasi Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL) dilaksanakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu berupa kegiatan Review Pertemuan Apresiatif Kabupaten Bima dan Dompu dengan mengundang 80 peserta yang terdiri dari LSM, akademisi, Pemerintah Daerah, dan unsur Forum Lintas Aktor (FLA), upaya ini juga didukung oleh ACCESS Fase II yang merupakan lembaga penguatan dan pembangunan kemasyarakatan Australia dan Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID).
Sidang Paripurna Dewan yang saya hormati,
Sebelum mengakhiri pidato ini, perlu saya sampaikan bahwa program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, Alhamdulillah menghasilkan berbagai kemajuan bagi daerah, ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang melebihi daerah lain di wilayah provinsi NTB, banyak prestasi telah diraih dalam penyediaan sarana dan prasarana umum, demikian juga dengan pelayanan pemerintahan, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan pangan.
Demikian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2011 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan serta hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat, saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya mengikuti penyampaian pidato ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
T e r i m a k a s i h.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah.
Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Bima, 4 April 2012
BUPATI BIMA,
ttd
H. FERRY ZULKARNAIN, ST
