Kerjasama Dispenda NTB dengan Media Garda Asakota
Mataram, Garda Asakota.-
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB bersama instansi terkait menggelar acara rapat kordinasi penyusunan rencana perubahan target Pendapatan Daerah tahun 2012 dan rencana tahun 2013 selama tiga hari ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 2 sampai 4 April lalu.
Pertemuan ini dihelat di aula Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB, dan dibuka secara resmi oleh Sekda NTB, H. Muh Nur, SH.
Kepala Dispenda NTB, Lalu Suparman, mengungkapkan bahwa, penyelenggaraan rapat kordinasi dimaksudkan untuk memperoleh data ataupun informasi riil tentang potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sah yang dikelola oleh satuan kerja pemerintah daerah Pemprov NTB. Adapun ending dari rakor ini, kata dia, adalah tersedianya data yang akan dijadikan sebagai dasar acuan penetapan rencana target perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2012 yang sedang berjalan maupun rencana target pendapatan daerah murni tahun anggaran 2013 mendatang.
Sementara itu, Sekda NTB, H. Muh Nur, SH, menjelaskan bahwa rapat kordinasi penyusunan rencana perubahan target pendapatan daerah tahun 2012 dan pene¬tapan tahun 2013 sasarannya adalah tersu¬sunnya data potensi yang realistis dalam menetapkan target pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun dari pendapatan lain yang dinilai sah untuk dijadikan dasar penyusu¬nan rencana perubahan pendapatan daerah tahun 2012 dan rencana target pendapatan daerah tahun 2013. Penyelenggaraan peme¬rintahan daerah berdasarkan atas asas oto¬nomi daerah sesuai undang-undang nomor 32 tahub 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008, akan dapat berjalan sebagai¬mana yang diharapkan manakala didukung dengan ketersediaan sumberdaya yang meliputi personil, pembiayaan dan peralatan yang memadai.
Terkait dengan pembiayaan tersebut, Sekda menegaskan bahwa PAD merupakan sokoguru pelestarian otonomi daerah yang diharapkan dapat memberikan konstribusi yang optimal terhadap APBD yang digali secara intensif melalui berbagai upaya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Sumber dana yang dipergunakan selama ini bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan terdiri atas., 1. Dana yang bersumber dari PAD (Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan lain-lain). 2. dana pertimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Alokasi Umum (DAU). “Dari kedua sumber pembiayaan seperti yang disebutkan, yang menjadi agenda pokok dalam Rakor kita kali ini adalah yang bersumber dari PAD,” sebutnya.
Diakuinya, konstribusi PAD sampai saat ini masih relative kecil yaitu baru mencapai kurang lebih 43,88 persen dari total APBD tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan kita pada pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat masih sangat besar 56,12 persen. Dana yang bersumber dari PAD merupakan salah satu tolak ukur kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya, oleh karenanya itu kepada seluruh satuan kerja lingkup Pemprov NTB, Sekda meminta, harus memiliki komitmen yang kuat untuk menggali PAD sesuai dengan kewenangan masing-masing dibawah kordinasi dinas Dispenda Provinsi.
Kepada satuan kerja pemerintah daerah yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diminta agar senantiasa melakukan kordinasi dan pendekatan yang intensif dengan instansi pusat yang ber¬sangkutan.Serta diminta untuk melaporkan keberaadaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut kepada Gubernur NTBsehingga dapat diketahui secara komprehensif sacara pasti kuantitas maupun kualitas program kegiatan yang hendak dicapai. “Untuk itu, dukungan dari semua pihak terutama semua SKPD yang ada sangat diharapkan dalam melaksanakan setiap program yang ada, sehingga kedepannya NTB bisa lebih maju dan berkembang,” harap Sekda. (GA. 122*)
