Musyawarah Cabang (Mus¬cab) ke-2 Partai Demokrat Ka¬bu¬paten Bima yang dihelat di Lesehan Putri Kota Bima, Minggu (4/3), terjadi deadlock. Baru beberapa saat berjalan dan dibuka secara resmi sekitar pukul 16.30 Wita, gelaran Muscab yang dihadiri perwa¬kilan unsur DPP Demokrat dan unsur dari DPD Demokrat Propinsi NTB itu, harus gagal setelah salah
seorang peserta mengajukan protes agar sebelum dilanjutkan acara, diada¬kan dulu verifikasi kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Bima yang dianggap dualisme. Namun rupanya, usulan dari peserta ini tidak direspon oleh keterwakilan pihak DPP maupun DPD yang hadir, hingga terjadilah deadlock yang berujung pada gagal¬nya acara yang sebelumnya sudah dikemas rapi itu. Peserta yang awalnya terlihat tenang mengikuti Muscab tiba-tiba lari berhamburan, termasuk pengurus DPP maupun DPD yang saat itu langsung diaman¬kan oleh peserta lainnya di salah satu mobil milik kandidat Ketua Demokrat Kabupaten Bima, Drs. H. Zainul Arifin.
Berdasarkan pantauan langsung Garda Asakota, selain kericuhan di arena Muscab, kericuhan juga terjadi beberapa jam sebelum acara dibuka. Sekitar pukul 14. 13 Wita, pulu¬¬han warga yang mengaku mendapat un¬dangan Muscab, tidak dijinkan masuk oleh pihak panitia. Akibatnya, mereka menga¬muk di depan pintu masuk arena Muscab yang dijaga ketat aparat keamanan.
Salah satu warga yang mendapat undangan Musda, Berry, mengecam sikap panitia yang tiba-tiba tidak mengijinkan dirinya masuk memenuhi undangan, meskipun pada akhir¬nya diperbolehkan masuk setelah dirinya bergontok-gontokan dengan pihak panitia. Rencananya, dalam Muscab ke-2 Partai Demokrat Kabupaten Bima ini muncul dua kandidat calon yang akan memperebutkan posisi ketua yakni, Drs. H. Zainul Arifin, mantan Bupati Bima, dan Sakura H. Abidin, mantan anggota DPRD Kota Bima sekaligus isteri Ketua Demokrat Kabupaten Bima.
Diduga, Banyak Penggelembungan Pemilih
Ricuhnya kegiatan Muscab ke-II Partai Demokrat Kabupaten Bima, yang meng¬angendakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima yang berlang¬sung di Lesehan Putri, Minggu (4/3), dipicu karena banyaknya anggota PAC yang memprotes kepada panitia pemilihan terkait banyaknya anggota PAC yang diduga illegal. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota PAC Kecamatan Bolo, Husen.
Kepada sejumlah wartawan, ia mengaku awalnya diangkat menjadi PAC Bolo, Edison, namun karena yang bersangkutan telah meninggal makanya dia menggantikan alm Edison. “Saya sudah ditetapkan berda¬sarkan mekanisme dan aturan,” ujarnya.
Namun belakangan, kata dia, menjelang Muscab dirinya diganti tanpa pemberita¬huan yang jelas. Uniknya penggantian ini pun tak disertai dengan surat pemberhentian selaku Ketua PAC Kecamatan Bolo.
Padahal, setahu dirinya sesuai dengan mekanisme apabila digantikan sebagai Ketua PAC tentunya ada surat dari DPP untuk segera diferivikasi keberadaan DPD, DPC dan DPAC. “Karena dari surat tersebut merujuk berdasarkan surat dari Kemen¬kumham. Di mana dalam aturan, kami selaku PAC dipilih berdasarkan verifikasi oleh DPC di Kecamatan masing-masing. Dan yang menjadi permasalahan dirinya diberhentikan setelah mendapat kabar bahwa saya dikabarkan meninggal oleh Ketua DPC. Padahal saya masih hidup dan saya pun bertemu dengan Ketua PAC Bolo yang menggantikan saya,” terangnya.
Setelah dirinya bertanya kepada Ketua PAC yang menggantikan tersebut terkait SK penggantian dimaksud, Ketua PAC Bolo yang baru tersebut mengaku SK-nya ada namun dipegang oleh Ketua DPC. Sehingga dirinya menduga kuat adanya permainan untuk memenangkan salah satu calon dalam pemilihan.
Diakuinya, kecurigaan ini karena pada bulan November 2011, Ketua DPC meng¬ganti tiga PAC di Kecamatan Bolo, Tam¬bora dan Ambalawi dengan PAC baru, diduga tanpa melalui mekanisme dan atu¬ran. “Padahal seharusnya pemilihan Ketua PAC itu melalui rapat dan mekanisme lainnya. Bahkan, kecurigaan lain undangan Muscab ke II ini tak pernah dikirimkan kepada kami,” cetusnya seraya menambah¬kan bahwa, justru undangan tersebut diberikan oleh teman yang lain. “Ini kan ada saya menduga ada konspirasi,” duga¬nya. Yang jelas, lanjutnya, gagalnya Mus¬cab ini karena dirinya dipecat selaku Ketua PAC oleh Ketua DPC tanpa ada aturan dan mekanisme. Lagi pula, selama pemilihan Ketua DPC tak pernah hadir. “Bukankan dia harus hadir dan melihat pelaksanaan pemilihan ini sehingga tak ada tumpang tindih. Langkah kita akan tetap meminta verifikasi kembali Ketua PAC sebelum dilakukan Muscab dan yang paling penting Ketua DPC harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan Muscab ini karena kuat dugaan adanya aroma penyuapan dalam proses ini. Dan ini terbukti dengan surat yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua PAC Kecamatan Donggo Agusalim. Di mana dalam pernyataan itu, dia akan menerima uang sebesar Rp 15 juta dan satu unit motor apabila mendukung salah satu kandidat dalam Muscab Partai Demokrat periode 2012-2016,” bebernya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PAC Sanggar, Abdullah. Menurut¬nya, ketibutan ini, terjadi karena adanya dugaan penggelembungan Ketua PAC pada tiap-tiap Kecamatan dimana yang seharusnya melakukan pemilihan 18 PAC sesuai dengan jumlah PAC namun nyata¬nya jumlahnya mencapai 40 PAC. Bahkan di Sanggar sendiri terdapat 3 PAC, termasuk atas nama dirinya yang diSK-kan pada tahun 2006. Namun justru muncul ketua PAC baru yang bernama Syarifuddin S. Sos berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Plt Ketua PDC Sulaiman Hamzah pada 2009 lalu. Kenapa bisa muncul Arifuddin selaku Ketua PAC Sanggar melalui SK Ketua DPC Sulaiman Hamzah pada 2009, padahal saya kan belum dipecat?, tanyanya.
Bahkan SK itu dipertanyakan, karena Sulaiman Hamzah kan hanya Plt bukan pejabat definitive. Yang lebih mengherankan lagi, SK yang dikeluarkan oleh Sulaiman Hamzah bukan hanya dirinya. Ada Ketua PAC Tambora, Palibelo, Woha, Mada¬pangga, Bolo. Sehingga ini merupakan SK yang tidak sah karena ditandagangani oleh Plt. Sementara itu, ketua PAC Tambora, Fahrudin M Ali menjelaskan, dirinya mem¬punyai SK Ketua PAC Kecamatan Tambora. Di mana sudah melalui verifikasi dan meka¬nisme. Namun pada saat pemilihan kemarin di Lesehan Putri, dirinya justru duduk bersebelahan dengan Ketua PAC yang baru. “Sehingga saya pertanyakan dia, mana SK Ketua PAC. Dia hanya menjawab dirinya tidak memegang SK, melainkan ketua DPC bahkan lebih aneh lagi, ketua PAC Tambora ada tiga,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya tetap menolak adanya pemilihan ini sebelum stering comite (panitia pelaksana) agar seluruh Ketua PAC di 18 Kecamatan di Ferifikasi kembali. Karena jika ini tak dilakukan, makan Muscab tak akan pernah terjadi. “Bahkan hal ini sudah kami usulkan kepada Ketua DPP, agar seluruh Ketua PAC di 18 Kecamatan segera disegel atau dikarantina sehingga tidak diganggu lagi atau diintimidasi. Selain itu saya juga pernah mempertanyakan kepada Ketua DPC hingga saat ini kantor DPC Demokrat tak pernah ada di Kabupaten Bima, termasuk mem¬pertayakan administrasi organisasi tentang dana, struktur, itu tak pernah kami lihat,” cetusnya. Sementara itu, Ketua DPC Demok¬rat Kabupaten Bima, Khairil Ahmad Syah, yang berusaha dimintai tanggapan oleh sejumlah media tak berhasil dihubungi karena Hand Phonenya tidak aktif. (GA. 212/334*).
