DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BIMA
RABA-BIMA, 2 MARET 2012
Bismillahirrahmanirrahim....
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat :
1. Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;
2. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima;
3. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Ketua KPU Kota Bima;
4. Para Camat dan Lurah se-Kota Bima;
5. Ketua MUI Kota Bima;
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Unsur Perguruan Tinggi dan Insan Pers;
7. Hadirin yang sama-sama berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya jualah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat wal ’afiat guna mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kota Bima dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bima Tahun Anggaran 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
Selanjutnya, ijinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggginya kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, atas dukungan dan kerjasama yang terjalin dengan baik selama penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bima di tahun 2011 sebagai wujud hubungan kemitraan yang sejajar antara lembaga Pemerintah Daerah dengan DPRD.
Penyampaian LKPJ ini merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap akhir tahun anggaran yang mencakup pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian diharapkan dapat diwujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tata pemerintahan yang baik. Dasar hukum penyampaian LKPJ ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat”. Selain itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 26.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
Penyelenggaraan pembangunan tahunan pada dasarnya merupakan aktualisasi dari paket perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh dalam mewujudkan pencapaian visi Kota Bima ”Terwujudnya Kota Bima sebagai Kota Pendidikan Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri“, dengan beberapa misi yang mendukung pencapaian visi, yaitu:
1. Meningkatkan kualiatas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bima yang didukung oleh pelayanan publik yang prima dan pembangunan keagamaan.
2. Memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pembangunan ekonomi masyarakat dan penataan kelembagaan ditingkat lokal dan Kelurahan.
3. Menyediakan infrastruktur perkotaan dan pengendalian ruang yang mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan penataan perkotaan.
Sebagaimana kita maklumi bahwa tahapan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan UU 25 tahun 2004, dijabarkan secara bertahap pada setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang didalamnya memuat prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Kota Bima pada tahun 2011 meliputi :
1. Pembangunan bidang pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Peningkatan pembangunan bidang kesehatan dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Pengembangan infrastruktur fisik perkotaan yang lebih memadai dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan akses bagi semua wilayah guna terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi produktif baik usaha mikro,kecil dan menengah maupun jenis usaha lainnya dalam rangka dukungan terhadap program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
5. Mewujudkan masyarakat religius, berahlak mulia, beradab dan berbudaya.
6. Penataan birokrasi dan pembangunan kelembagaan yang baik khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,
Sampai dengan saat ini, pembangunan Kota Bima dapat berjalan dalam suasana yang sangat dinamis, kondusif dan aman. Dinamika perkembangan pembangunan daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kondisi ekonomi daerah.
Berdasarkan hasil Registratsi Penduduk, sampai pertengahan tahun 2011 jumlah penduduk Kota Bima mencapai 150.070 jiwa. Sudah merupakan konsekuensi logis bahwa terjadinya peningkatan jumlah penduduk tersebut akan berakibat pada semakin beratnya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
PDRB Kota Bima Tahun 2010 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 berjumlah Rp. 460,826 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 5,7 persen. Struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 4 (empat) sektor utama yaitu sektor pertanian dengan kontribusi 20%, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 19%, sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi 17,4% dan terakhir jasa-jasa dengan kontribusi 26,5%.
Tingkat keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator Angka Harapan Hidup, Rata – Rata Lama Sekolah, Tingkat Melek Huruf, dan Daya Beli. Pada tahun 2010 IPM Kota Bima mencapai angka 68,56 atau berada pada posisi menengah. Angka IPM tersebut menempatkan Kota Bima pada peringkat 2 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.
Selain itu angka kemiskinan menunjukkan angka yang berkurang yaitu dari 14,38 % pada tahun 2008 menjadi 12,8 % pada tahun 2010, dan ini merupakan angka kemiskinan paling rendah di antara semua kabupaten/kota se Provinsi NTB, dan Kota Bima merupakan sat-satunya kabupaten/kota yang memiliki pencapaian tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 13,33 %.
SIDANG DEWAN YANG SAYA HORMATI,
Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini mencakup uraian tentang perkembangan kegiatan pembangunan selama tahun 2011 beserta tantangan dan kendala yang dihadapi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bima.
Atas dasar kewenangan tersebut, dan dengan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan daerah yang ada, maka pada tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan utama yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2011 seperti tertuang pada bagian sebelumnya.
Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Pemerintah Kota Bima telah mangalokasikan anggaran Rp. 38,6 milyar lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan, melalui beberapa program utama yaitu :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Menengah.
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Bima antara lain dapat dilihat dari capaian beberapa indikator seperti Angka Putus Sekolah (APS) di mana pada tingkat SD/MI nilainya nol persen, yang menunjukkan tidak ada siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan ini. Sementara pada jenjang SMP/MTs nilai angka putus sekolah sebesar 0,07 % dan pada jenjang SMA/SMK sebesar 0,13 %. Indikator lainnya adalah tingkat kelulusan siswa, di mana Angka Kelulusan pada tingkat SD/MI mencapai 100 %, pada jenjang SMP/MTs sebesar 99,96 % dan pada jenjang SMA/SMK sebesar 98,62 %.
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kota Bima memiliki komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama di bidang kesehatan. Anggaran yang telah disediakan untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun anggaran 2011 mencapai Rp. 10,5 milyar lebih. Program bidang kesehatan dimaksud meliputi:
a. Program Obat dan Perbekalan kesehatan
b. Program Upaya kesehatan Masyarakat
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
f. Program pengembangan Lingkungan sehat
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular
h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskemas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
i. Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan reproduksi dan KB
j. Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan Dan Hukum Kesehatan
Atas pencapaian pembangunan bidang kesehatan, pada tahun 2010 Kota Bima mendapatkan Tanda Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas Jasa Dalam Penyelenggaraan Kota Sehat.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG SAYA HORMATI,
Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam rangka pembangunan daerah secara keseluruhan. Di bidang pekerjaan umum, telah dialokasikan anggaran Rp. 59 milyar lebih untuk membiayai program-program :
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
Pencapaian pembangunan infrastuktur khususnya jaringan jalan dapat dilihat antara lain peningkatan ruas Jalan Amahami – Ni’u menjadi dua jalur dan peningkatan Jalan Melayu – Kolo. Meningkatnya kualitas infrastruktur pada gilirannya dapat meningkatkan pergerakan manusia dan barang dan meningkatnya produktifitas dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.
Pada bidang perhubungan, terus dilakukan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan maupun rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas. Keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi faktor penting, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana tersebut sangat diperlukan keberadaannya. Di sisi lain, kelayakan kendaraan bermotor juga perlu menjadi perhatian sehingga pelaksanaan uji kelayakan harus tetap dijalankan. Program-program pembangunan perhubungan dan infrastruktur khususnya jalan haruslah dapat berjalan secara sinergis.
Dalam upaya penataan kawasan perkotaan menuju terciptanya Kota Bima yang bersih, hijau, aman dan nyaman telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan penataan kawasan dan lingkungan hidup. Penataan kawasan perkotaan telah dilaksanakan pada beberapa lokasi seperti Kawasan Amahami, Ni’u, Lapangan Pahlawan, penataan kawasan Paruga Na’E, Taman Ria dan beberapa kawasan lainnya. Pengembangan kawasan tersebut merupakan salah satu upaya penyediaan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain untuk memperindah kota itu sendiri.
Di bidang lingkungan hidup, pengelolaan persampahan menjadi perhatian utama dalam rangka menciptakan Kota Bima yang bersih. Pengelolaan persampahan terus ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Perlindungan mata air juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bima untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya air bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
Fungsi hutan sebagai salah satu penopang lingkungan hidup tidak luput dari perhatian pemerintah daerah. Program yang telah dilaksanakan di bidang kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan meliputi Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Namun disadari bahwa pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat untuk dapat mencapai keberhasilan yang kita harapkan.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG SAYA HORMATI,
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan melalui pembangunan bidang ekonomi dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Sebagaimana diketahui bersama, sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk Kota Bima. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang pertanian, telah dialokasikan anggaran Rp. 2,25 milyar lebih untuk membiayai berbagai program-program pembangunan bidang pertanian yang meliputi :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
5. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
Selain sektor pertanian, sektor perikanan juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Bima sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Karenanya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2,8 milyar untuk membiayai program-program di bidang kelautan dan perikanan, yaitu :
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
3. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
7. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Selain itu, dalam rangka menciptakan ketahanan pangan telah dilaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan . Dari program-program tersebut telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis, pelaksanaan lomba bagi kelompok tani, petani dan kelompok PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) serta promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah.
Upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi dan UKM memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian daerah. Pada tahun anggaran 2011 dialokasikan anggaran Rp. 948,7 juta lebih untuk melaksanakan urusan sektor tersebut. Program utama yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Sektor lain yang tidak ketinggalan dalam rangka pembangunan ekonomi adalah sektor industri dan perdagangan. Peran Kota Bima sebagai pusat perdagangan dan jasa menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Untuk mendukung berkembangnya kedua sektor tersebut, pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1,3 milyar melalui SKPD terkait untuk melaksanakan beberapa program, yaitu Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan, Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG SAYA HORMATI,
Selanjutnya pembangunan di bidang sosial budaya, yang pada hakekatnya adalah pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Perlindungan sosial terhadap masyarakat dilaksanakan melalui program-program antara lain Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
Di sektor ketenagakerjaan dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja yang mencapai 58 % pada tahun 2011. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, telah dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Hal ini bertujuan agar tenaga kerja dapat mengikuti perkembangan tuntutan akan meningkatnya kualitas dan menghadapi persaingan yang semakin terbuka.
Dalam rangka melestarikan budaya lokal, telah dilaksanakan Program Pengelolaan Keragaman Budaya melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Nilai-nilai budaya yang dimiliki suatu daerah merupakan salah satu aset sebagai bagian dari promosi pariwisata. Meskipun pariwisata belum menjadi sektor utama yang menggerakkan perekonomian Kota Bima, namun pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata tetap dijalankan untuk dapat mendorong berkembangnya sektor ini.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
Setelah kita ketahui bersama hasil-hasil dari pelaksanaan pembangunan masing-masing bidang sebagaimana telah saya sampaikan, maka pada kesempatan ini pula saya sampaikan secara garis besar kinerja keuangan daerah tahun 2011.
Pendapatan daerah merupakan salah satu bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp. 437,3 milyar lebih dan sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya mencapai Rp. 438,2 milyar lebih atau melebihi dari terget yang ditetapkan. Dengan melihat realisasi pendapatan daerah tersebut, kita patut bersyukur bahwa pendapatan daerah dapat mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.
Komponen sumber pendapatan daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2011 terdiri dari tiga kelompok pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 11,4 milyar lebih, dengan realiasi sebesar Rp. 11,3 milyar lebih atau dengan angka pencapaian sebesar 99,05 %. Sementara Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 319,2 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 323,3 milyar lebih atau melampaui dari target yang direncanakan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 106,6 milyar lebih dan yang dapat terealisasi sebesar Rp. 103,5 milyar lebih atau atau dengan pencapaian seebsar 97,15 %.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
Anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2011 secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp. 462,8 milyar lebih. Hingga akhir tahun anggaran telah direalisasikan Rp. 440,1 milyar lebih atau 95,05 %. Realisasi masing-masing jenis belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2011 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak langsung
Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 253,1 milyar lebih dari yang dianggarkan Rp. 260,4 milyar lebih atau 97,20 %.
Adapun rincian komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :
1) belanja pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 240,9 milyar lebih dan terealisasi sebesar Rp. 235,3 milyar lebih atau 97,68 %.
2) belanja hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 7,7 milyar lebih dan terealisasi sebesar Rp. 6,8 milyar lebih atau 88,94 %.
3) belanja bantuan sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Belanja bantuan sosial dianggarkan Rp. 10,8 milyar lebih dan terealisasi Rp. 10 milyar lebih atau 92,61 %.
4) belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-¬tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar satu milyar rupiah rupiah dan terealisasi Rp. 944 juta lebih atau 94,49 %.
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Realisasi Belanja Langsung untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 186,9 milyar lebih dari jumlah yang dianggarkan Rp. 202,4 milyar lebih atau 92,37 %.
Adapun rincian realisasi Belanja Langsung adalah sebagai berikut :
1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai ini digunakan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Belanja pegawai yang termasuk belanja langsung dianggarkan Rp. 18,6 milyar lebih dan terealisasi Rp. 17,9 milyar lebih atau 96,04 %.
2) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Belanja barang dan jasa dianggarkan Rp. 72,2 milyar lebih dan terealisasi Rp. 70,6 milyar lebih atau 97,87 %.
3) Belanja Modal.
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
Belanja modal dianggarkan Rp. 111,5 milyar lebih dan terealisasi Rp. 98,3 lebih milyar atau 88,20 %.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diselenggarakan secara sinergis dengan pelaksanaan asas desentralisasi. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan selama ini adalah kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
Pada Tahun Anggaran 2011 ada 4 (empat) kementerian yang memberikan Tugas Pembantuan, yaitu Kementerian Pertanian, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah anggaran yang diterima sebesar Rp. 8,4 milyar lebih dengan realisasi Rp. 7,5 milyar lebih atau 90,23 %. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh 6 (enam) SKPD, yaitu :
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, program yang dilaksanakan meliputi :
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian
2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Bima, melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Bima, melaksanakan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
4. Dinas Perikanan dan Kelautan, melaksanakan dua program yaitu :
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Dinas Kesehatan, melaksanakan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian.
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
Dalam rangka lebih meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan, Pemerintah Kota Bima juga telah melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah lainnya maupun dengan lembaga terkait. Kerjasama yang telah terjalin pada tahun 2011 antara lain :
1) Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 360 Tahun 2011 dan Nomor : 180/02/PK/I/2011, yang masing-masing ditandatangani oleh Walikota Bima dan Kepala Badan Kepegawaian provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 20 Januari 2011. Kerjasama yang dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS golongan I, II dan III Tahun Anggaran 2011.
2) Kerjasama Pemerintah Kota Bima dengan Badan Kerja Sama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/09/PK/IV/2011 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 010/BKSPJK/III/2011, yang masing-masing ditandatangani oleh Walikota Bima dan Ketua Pelaksana Sekretariat Badan Kerja Sama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 7 Maret 2011. Kerjasama ini adalah dalam rangka pemberian Dana Hibah kepada Badan Kerja Sama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK).
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
Selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Bima selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat melalui Departemen terkait dalam rangka mempercepat laju pembangunan di Kota Bima tercinta. Ini dilakukan karena dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kota Bima tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat.
Terwujudnya koordinasi dan komunikasi yang sinergis antar pimpinan pada level Kota ternyata telah membuktikan bahwa semua permasalahan yang terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi mampu diantisipasi guna menciptakan situasi yang kondusif. Melalui koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima yang dilaksanakan minimal setiap bulan sekali telah berfungsi menghasilkan berbagai solusi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kondisi stabilitas wilayah.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
Pada aspek penanganan bencana, Pemerintah dan Masyarakat khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima senantiasa siaga dan pro aktif untuk mengantisipasi/ mengeliminasi terjadinya bencana di Kota Bima.
Secara rinci, beberapa rekaman bencana yang terjadi selama Tahun 2011 antara lain :
1. Tanah longsor sebanyak 6 kali, yang mengakibatkan 6 rumah warga mengalami kerusakan.
2. Kebakaran sebanyak 7 kali dengan jumlah korban 7 KK.
3. Banjir sebanyak 5 kali, yang mengakibatkan beberapa jembatan dan tanggul sungai mengalami kerusakan serta kerusakan pada tanaman pertanian milik masyarakat.
Terhadap kejadian bencana tersebut, Pemerintah Kota Bima telah memberikan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana, sementara terhadap sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan telah dilakukan perbaikan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan serupa di masa datang, berbagai upaya sinergis telah dilaksanakan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga antisipasi terhadap kejadian bencana dapat diantisipasi sedini mungkin dan korban yang lebih besar dapat dihindari.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT
Secara umum, kondisi Kota Bima selama Tahun 2011 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya dapat dikatakan aman dan kondusif. Suatu hal yang harus disyukuri bahwa sejak Kota Bima terbentuk hingga akhir Tahun 2011 tidak pernah terjadi konflik yang mengarah pada SARA.
Tidak dapat kita pungkiri bahwa pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Bima terkadang harus menghadapi berbagai benturan kepentingan dari berbagai pihak namun tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan di kota Bima.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
Mengakhiri penyampaian LKPJ ini, kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan serta hadirin yang telah mengikuti dengan seksama laporan keterangan pertanggungjawaban ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2011 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat maupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat tetapi semata-mata hanya keterbatasan sumber daya terutama sumber dana, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati dan melalui forum yang terhormat ini kami mohon semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang.
Demikian secara garis besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bima Tahun Anggaran 2011, sedangkan laporan secara lengkap dan rinci dapat dicermati pada Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bima Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian semua pihak, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah SWT, amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bima, 2 Maret 2012
WALIKOTA BIMA
M. QURAIS H. ABIDIN
