Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuduh provokator sebagai dalang tindakan puluhan ribu massa yang membakar kantor Bupati Bima adalah tindakan yang kembali menyalahkan masyarakat. Tindakan seperti itu, menurut Komnas HAM tidak akan menyelesaikan masalah sesungguhnya. Sebab, ada atau tidak ada provokator dalam pembakaran tersebut, massa sudah tidak percaya lagi kepada pemda setempat yang bisa jadi pemicu dari tindakan itu.
“Tindakan pembakaran kantor bupati itu adalah akibat lambannya pemerintah setempat merespon reaksi masyarakat. Ditambah pula tidak jelasnya tentang proses hukum terhadap puluhan rekan mereka yang saat ini masih ditahan sejak penembakan di Pelabuhan Sape, Desember silam,” kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim lewat telepon, Jakarta, Jumat (27/1).
Menurut Ifdhal, tindakan pembakaran itu menunjukkan ketidakmampuan pemda dalam melakukan negosiasi dengan massa. Sedangkan polisi, lanjut Ifdhal, dengan jum¬lah yang begitu banyak tidak akan mampu berbuat banyak. Ini kan lebih besar dari massa pada saat penembakan di Sape,” kata Ifdhal. Akan tetapi, Ifdhal juga tak membe¬narkan tindakan dari massa itu.
Menurut Ifdhal, seandainya kepuasaan masyarakat itu belum dijawab oleh pemda, tapi itu perlu dikontrol. “Supaya tidak menjadi kontraproduktif,” kata Ifdhal. (kpc)
