Bima, Garda Asakota.-
Meskipun mayoritas pimpinan fraksi dan pimpinan komisi DPRD Kabupaten Bima menghendaki keluarnya rekomendasi penca¬butan SK IUP nomor 188/45/357/004/2010 tentang pertambangan emas oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, namun saran ber¬beda disuarakan oleh Ir. Suryadin, anggota Dewan dari Fraksi Karya Nurani (FKAN), gabungan Partai Golkar dan Hanura.
Suryadin yang juga duta Dapil IV (Sape, Lambu, Wera, dan Ambalawi) ini, justru menilai adanya kesalahan image dari masya¬rakat terkait dengan pertambangan. Se¬lain itu, di sisi lain, pemerintah daerah di¬nilai¬nya masih kurang mengadakan sosialisasi.
Untuk itu, pihaknya mengajak rekan-rekan anggota Dewan agar bersama Pemda melakukan sosialisasi yang intensif di tengah masyarakat. “Permasalahannya ada image yang salah dari masyarakat karena sosialisasi yang kurang. Semua areal kering dan pemukiman akan dipindahkan, itulah yang picu terjadinya aksi demo. Atas dasar itu, saya mengajak rekan-rekan untuk memberikan kesempatan kepada Pemda melakukan sosialisasi yang lebih intens lagi,” ajaknya saat rapat konsultasi pim¬pinan Dewan, pimpinan Komisi, dan pimpi¬nan Fraksi di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima, Sabtu (21/1).
Mendengar saran utusan Partai Golkar ini, suasana rapat konsultatif sempat gaduh. Tiba-tiba, anggota Dewan lainnya dari Dapil yang sama (Dapil IV, red), Ahmad, langsung menyanggahnya. “Interupsi, apa yang dikatakan Suryadin itu konyol.
Hari ini bicara sosialisasi, sementara masyarakat sudah jadi korban. Jangan bicara tambang lagi, rakyat sudah korban,” ucap anggota dewan utusan PDI-P yang tergabung dalam Fraksi Pelopor Kebangkitan Demokrasi Indonesia Raya (FPKDIR) ini.
Ahmad yang tinggal di Desa Simpasai Kecamatan Lambu ini, mengaku, selain rakyat, dirinya menjadi korban, dan boleh jadi besok, lusa, yang lain. Untuk itu, seba¬gai anggota dewan yang dipilih rakyat, dirinya siap hadir di tengah saudaranya di Lam¬bu-Sape untuk memimpin penolakan pertam¬bangan. “Bukan lembaga terhormat kalau kita tidak berpihak pada rakyat, tapi lembaga terhina. Masyarakat yang turun kemarin jumlahnya lebih banyak dibanding sebelumnya. Dan boleh jadi besoknya lagi akan lebih banyak,” tegasnya seraya menyayangkan sikap beberapa orang rekannya di Dewan yang tidak memiliki sikap jelas terkait Lambu dan Sape.
Mendukung pernyataan Ahmad, anggota Dewan dari PKB, Drs. H. Mustahid HAK, MM, menegaskan bahwa, masyarakat Lam¬bu, Sape, dan langgudu, sekarang ini sudah tidak butuh lagi sosialisasi dari pemerintah. “Yang mereka tuntut adalah pencabutan SK 188. Kalau kita angkat lagi sosilisasi, masyarakat pasti akan bereaksi keras,” tegasnya. Terkait sikap Bupati Bima yang takut langgar UU bila mencabut SK 188 itu, Mustahid justru menilainya berlebi¬han.
“Itu berlebihan, UU yang ditakuti dilang¬gar, sudah dilanggar duluan kok. Sebab banyak persyaratan-persyaratan sebelum lahirnya IUP itu yang dilanggar. Sekarang saya pertanyakan, kita sepakati per¬tahankan kebijakan Bupati yang melang¬gar duluan ini, ataukah kita selamatkan nyawa manusia,” ucapnya menggugah rekan-rekannya di lembaga terhormat. (GA. 212*)
Meskipun mayoritas pimpinan fraksi dan pimpinan komisi DPRD Kabupaten Bima menghendaki keluarnya rekomendasi penca¬butan SK IUP nomor 188/45/357/004/2010 tentang pertambangan emas oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, namun saran ber¬beda disuarakan oleh Ir. Suryadin, anggota Dewan dari Fraksi Karya Nurani (FKAN), gabungan Partai Golkar dan Hanura.
Suryadin yang juga duta Dapil IV (Sape, Lambu, Wera, dan Ambalawi) ini, justru menilai adanya kesalahan image dari masya¬rakat terkait dengan pertambangan. Se¬lain itu, di sisi lain, pemerintah daerah di¬nilai¬nya masih kurang mengadakan sosialisasi.
Untuk itu, pihaknya mengajak rekan-rekan anggota Dewan agar bersama Pemda melakukan sosialisasi yang intensif di tengah masyarakat. “Permasalahannya ada image yang salah dari masyarakat karena sosialisasi yang kurang. Semua areal kering dan pemukiman akan dipindahkan, itulah yang picu terjadinya aksi demo. Atas dasar itu, saya mengajak rekan-rekan untuk memberikan kesempatan kepada Pemda melakukan sosialisasi yang lebih intens lagi,” ajaknya saat rapat konsultasi pim¬pinan Dewan, pimpinan Komisi, dan pimpi¬nan Fraksi di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima, Sabtu (21/1).
Mendengar saran utusan Partai Golkar ini, suasana rapat konsultatif sempat gaduh. Tiba-tiba, anggota Dewan lainnya dari Dapil yang sama (Dapil IV, red), Ahmad, langsung menyanggahnya. “Interupsi, apa yang dikatakan Suryadin itu konyol.
Hari ini bicara sosialisasi, sementara masyarakat sudah jadi korban. Jangan bicara tambang lagi, rakyat sudah korban,” ucap anggota dewan utusan PDI-P yang tergabung dalam Fraksi Pelopor Kebangkitan Demokrasi Indonesia Raya (FPKDIR) ini.
Ahmad yang tinggal di Desa Simpasai Kecamatan Lambu ini, mengaku, selain rakyat, dirinya menjadi korban, dan boleh jadi besok, lusa, yang lain. Untuk itu, seba¬gai anggota dewan yang dipilih rakyat, dirinya siap hadir di tengah saudaranya di Lam¬bu-Sape untuk memimpin penolakan pertam¬bangan. “Bukan lembaga terhormat kalau kita tidak berpihak pada rakyat, tapi lembaga terhina. Masyarakat yang turun kemarin jumlahnya lebih banyak dibanding sebelumnya. Dan boleh jadi besoknya lagi akan lebih banyak,” tegasnya seraya menyayangkan sikap beberapa orang rekannya di Dewan yang tidak memiliki sikap jelas terkait Lambu dan Sape.
Mendukung pernyataan Ahmad, anggota Dewan dari PKB, Drs. H. Mustahid HAK, MM, menegaskan bahwa, masyarakat Lam¬bu, Sape, dan langgudu, sekarang ini sudah tidak butuh lagi sosialisasi dari pemerintah. “Yang mereka tuntut adalah pencabutan SK 188. Kalau kita angkat lagi sosilisasi, masyarakat pasti akan bereaksi keras,” tegasnya. Terkait sikap Bupati Bima yang takut langgar UU bila mencabut SK 188 itu, Mustahid justru menilainya berlebi¬han.
“Itu berlebihan, UU yang ditakuti dilang¬gar, sudah dilanggar duluan kok. Sebab banyak persyaratan-persyaratan sebelum lahirnya IUP itu yang dilanggar. Sekarang saya pertanyakan, kita sepakati per¬tahankan kebijakan Bupati yang melang¬gar duluan ini, ataukah kita selamatkan nyawa manusia,” ucapnya menggugah rekan-rekannya di lembaga terhormat. (GA. 212*)
