Sejumlah elemen masyarakat sangat menyayangkan terjadinya tragedi dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap massa demonstrasi yang menduduki Pelabuhan Sape yang mengaki¬bat¬kan tiga (3) warga meninggal dunia dan puluhan warga menderita luka. Bertempat di Lesehan Putri Kota Bima, Jumat (30/12), Ketua Umum LSM Gempar, H. HR. Lubis, SH, MH, saat menggelar konferensi pers menyesalkan sikap
Kapolresta Bima yang dinilai pihaknya tidak mengakomodir tuntu¬tan masyarakat Lambu agar saudara Adi Supriyadin dibebaskan dari jeratan hukum dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya dan dibebani kewajiban untuk ikut menciptakan kondisi hubungan baik kepolisian dengan masyara¬kat guna menjaga kondisi yang kondusif.
Membacakan surat pernyataan sikap bersama lima (5) LSM di Bima-NTB, Lubis, juga menyayangkan adanya blokade massa unjuk rasa Anti Tambang terhadap Pelabuhan Sape, akan tetapi lebih disesalkan lagi adalah pernyataan Bupati Bima, Ferry Zulkanain, pada Rabu (21/12) yang dinilai¬nya mengundang keresahan perwakilan massa aksi, saat terjadinya dialog dengan perwakilan massa Anti Tambang di kantor Camat Sape. Lima LSM menyesalkan sikap Kapolresta Bima dalam menangani aksi unjuk rasa tidak berusaha secara maksimal dengan tidak memerankan aspek sosiologi sektoral dan imformal yang berada di Pelabuhan Sape tokoh HM. Najib H.M Ali, yang merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima dari wilayah Dapil IV untuk ikut berdialog dengan massa unjuk rasa serta meredam atau membubarkan aksi masyarakat dengan baik. “Dengan tidak mengakomodir tuntutan masyarakat unjuk rasa Anti Tambang, kami pandang sebagai faktor pemicu timbulnya kemarahan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa,” ungkapnya.
Untuk itu para Ketua LSM seperti LSM Gerak yang ditanda-tangani, H. HR. Lubis, SH, MH, LSM Gerak (Sulaiman MT, SH), LSM Duta Perdana (Hazairin MS), Koordinator AMAKSI (Arifuddin, SS), Kontras NTB (Muhiddin), dan dua orang aktivis, Maswan Ahmad dan Muisliddi-nillah, S. Hi, berharap kepada Komnas HAM untuk lebih mendalami dasar-dasar terjadinya unjuk rasa, sekaligus melakukan investigasi kompehensif guna mengungkap dugaan pelanggaran HAM.
Demikian isi pernyataan sikap bersama elemen masyarakat yang dibacakan oleh Ketua Umum LSM Gempar, H. HR. Lubis, SH, MH. beberapa waktu lalu (GA. 334*)
