-->

Notification

×

Iklan

Kades Sorot Pekerjaan USB SMP Talapiti Senilai Rp800 juta

Monday, January 2, 2012 | Monday, January 02, 2012 WIB | 0 Views Last Updated 2012-01-02T01:36:27Z
Bima, Garda Asakota.-
Pekerjaan proyek Unit Sekolah Baru (USB) Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima senilai Rp2 Milyar menuai sorotan dari pejabat Kades setempat. Terungkap adanya beberapa masalah dibalik pembangunan proyek yang dikerjakan secara swakelola pada anggaran tahap pertama senilai Rp800 juta.
Salah satu yang dipersoalkan, menurut Kades Talapiti, Rudiyanto, SE, yakni menyang¬kut lokasi lahan yang digunakan untuk pembangunan USB, dimana sebelumnya merupakan lahan dan kantor Desa Talapiti. Diakuinya pada saat meman¬cing turunnya dana tersebut, warga dan kades menyanggupi
penggunaan lahan kantor Desa, apalagi sebelum dibangun USB pihak panitia proyek menjanjikan akan menggantikan lokasi plus akan dibangunkan kantor desa baru di lokasi lainnya. “Namun setelah kami tagih KP yang baru, justru dikatakan tidak akan mengganti tanah desa dan bangunan kantor yang dirusak,” ungkap Kades Talapiti saat mendatangi redaksi Garda Asakota, baru-baru ini.
Kades Talapiti juga mengungkap adanya tenaga kerja masyarakat di lima dusun yang dimanfaatkan untuk meratakan tanah tanpa dibayar oleh pihak panitia. Waktu itu, katanya, warga mau bekerja meratakan lokasi dibangunnya USB sambil menunggu mesin eksavator yang didatangkan oleh pihak KP. “Namun sampai selesainya pekerjaan, eksavator yang dijanjikan tidak ada, dan tenaga masyarakat sampai sekarang tidak dibayar,” cetusnya.
Selain menyangkut tuntutan ganti lahan dan pembayaran tenaga masyarakat, pihaknya juga menyorot pelaksanaan fisik proyek tahap pertama (pekerjaan dua lokal ruangan kelas, satu lokal ruangan guru, satu mushalla, dan satu ruangan laboratorium) yang belum juga tuntas. Padahal pekerjaan bangunan itu, telah dimulai sejak bulan Oktober lalu. “Sampai sekarang sejumlah bangunan itu belum diplester dan di atap. Saya juga mempertanyakan penggunaan kayu kusen dan atap yang menggunakan kayu mangga, padahal menurut spek harus kayu jati atau kayu berstandar,” bebernya. Kades Talapiti, juga mengungkap kebera¬daan bendahara proyek yang disinyalirnya tidak difungsikan secara maksimal.
Menanggapi sorotan ini, pihak pelaksana proyek USB melalui Kabid Dikmen, Drs. M. Saleh Abubakar, menegaskan bahwa lokasi tempat dibangunnya USB itu merupa¬kan lokasi yang disetifikat, karena pada dasarnya tanpa adanya sertifikat pihaknya tidak bisa mengajukan proposal ke Pusat. “Berarti lokasi ini sudah disetujui oleh desa dan sudah disetujui oleh camat untuk dibangun di situ (USB, red),” ungkapnya, Kamis (29/12) seraya mengakui awalnya lokasi pembangunan USB SMP itu merupakan kantor persiapan Desa Talapiti. “Tapi karena adanya perhatian pihak desa dan kecamatan yang melihat pentingnya USB ini, makanya kantor desa akan dipikir¬kan oleh desa dan camat melalui pemerintah daerah,” jelasnya. Disinggung adanya komit-men KP dengan pihak desa dan masyarakat yang akan menggantikan lokasi dan kantor desa baru?, Saleh menegaskan bahwa bila ada komitmen semacam itu ber¬arti di luar aturan, karena sepenuhnya dana USB yang dikucurkan untuk pembangunan fisik bukan untuk membeli lahan.
Terkait dengan penggunaan kayu mangga, Kabid Dikmen mewanti-wanti agar pihak KP tidak menggunakan jenis kayu itu. “Tidak gunakan kayu itu, harus kayu jati. Paling tidak kayu yang berstandar. Wajar saja pihak desa dan masyarakat menolak penggunaan kayu mangga, makanya kita akan minta diganti,” sahutnya. Sedangkan terkait dengan tudingan tidak difungsikan¬nya bendahara proyek secara maksimal, M. Saleh justru baru-baru ini baik Ketua KP maupun bendaharanya datang ke rumahnya. “Ini menunjukan bahwa keduanya difung¬sikan, kalau memang tidak difungsikan mengapa mereka datang bersama,” akunya.
Adanya pemanfaatan tenaga masyarakat yang meratakan lokasi sebelum dibangun¬nya USB diakuinya sudah sesuai dengan prinsip proyek yang mengharuskan peliba¬tan partisipasi masyarakat. Diakuinya pula, kebetulan pada saat itu eksavator yang ditunggu oleh KP tidak ada yang lowong. “Karena eksavator tidak ada, waktu itu camat, kades, bersama UPT Dikpora Amba-lawi berinisiatif memobilisasi masyarakat untuk bergotong-royong. Sebab bila tidak segera dilakukan, bisa-bisa USB ini dialih¬kan ke daerah lain. Dan bila saja waktu itu masyarakat meminta ganti rugi tenaga, saya yang menantang, karena anggaran USB itu tidak ada untuk pemerataan, paling-paling anggaran penimbunan,” tegasnya.
Ditambahkannya bahwa, proyek USB SMP Ambalawi saat ini akan dikerjakan berkelanjutan dengan total dana yang direncanakan sekitar Rp2 Milyar bantuan pemerintah Australia. “Tapi untuk tahap awalnya dikucurkan Rp800 juta, murni bantuan Australia melalui Pusat. Pemerintah hanya menyiapkan lahannya saja, tidak ada dana sharing,” tegasnya seraya merinci bahwa selain di Ambalawi anggaran USB serupa juga dikucurkan Pusat yakni USB Belo di Desa Ncera dan USB Palibelo di Desa Panda. (GA. 212*)
×
Berita Terbaru Update