Foto: Drs. H. Sulaiman Hamzah
Mataram, Garda Asakota.-
Manajemen kerakyatan di instansi perbankan saat ini patut dipertanyakan. Pasalnya, bank sebagai tempat permohonan kredit bagi masyarakat umum banyak dijumpai keluhan, lantaran persyaratan yang ditawarkan pihak bank dirasakan sangat memberatkan. Taruhlah misalnya, persya¬ratan berupa anggunan atau persyaratan lain yang menjadi jaminan tunggal dalam meng-ajukan kredit, padahal masyarakat pemin¬jam adalah masyarakat NTB sendiri ynag patut mendapat pinjaman layaknya orang-orang tertentu yang diberikan.
Menyikapi persoalan yang menimpa masyarakat umum ini,
Drs. H. Sulaiman Hamzah, anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, justru menilai bahwa aturan tajam yang dimainkan oleh pihak Bank di NTB adalah sebuah indikator kemunduran. “Kenapa saya katakan demikian?, karena berdasarkan hasil studi banding di Kota Medan Sumatra Utara baru-baru ini, yang namanya Bank adalah sahabat masyarakat. Begitu banyaknya warga masyarakat meminjam uang bank di wilayah Medan hanya karena membangun kelompok usaha Home-Industry. Kondisi ini sangatlah berbeda dengan nasib masyarakat kita di NTB yang begitu sulit mendapatkan pinjaman bank,” ucapnya.
Di sini muncul pertanyaan, kapan keberadaan bank di NTB bisa memberikan kontribusi besar terhadap daerah ini, apakah karena semua Direksi maupun Direktur-nya bukan orang NTB..?, sehingga cenderung sangat menyulitkan masyarakat yang mengajukan pinjaman. “Ini yang wajib ditinjau kembali oleh Pemerintah Provinsi, kapan lagi Daerah kita ini mendapat kon¬tribusi besar dari Bank selaku pengelolah uang di daerah. Bicara potensi, di NTB ini berbagai potensi baik dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menjanjikan, hanya saja yang menjadi peroalan ini pengem¬bangan terhadap usaha yang mau djalankan oleh masyarakat melalui Home-Industry yang dibangun belum mampu didukung oleh pihak bank selaku pelayan yang memberikan pinjaman,” katanya.
Sulaiman Hamzah menilai, kemajuan bank itu dipicu oleh adanya dukungan masyarakat melalui kreavifitas usaha yang dibentuk dalam masyarakat. “Bayangkan saja di Medan Sumut ratusan Home Industry yang bekerja sama dengan bank terlihat jelas perkembangannya. Sirkulai uang di wilayah tempat studi banding tersebut cukup menjanjikan. Karena itu bank yang di NTB ini sudah saatnya memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, dengan kata lain masyarakat diberikan kemudahan dalam meminjam uang bank sebagai penopang modal mereka dalam beraktivitas. Bank jangan persulit masyarakat peminjam,” tegasnya seraya mempertegas bahwa bila hal itu mampu diterapkan oleh pihak bank, maka PAD jelas menjadi tolak ukur dalam keberhasilan. “Sebab, kerjasama bank dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong dan meningkatkan Penda-patan Daerah,” tandasnya. (GA. 233*)
