Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD NTB mempertanyakan banyak hal kepada Gubernur NTB, DR. TGKH. M. Zainul Majdi, MA., terhadap berbagai per¬soalan yang terjadi di NTB saat menyam¬paikan pandangan umum fraksinya di sidang Paripurna Dewan beberapa waktu lalu.
Beberapa pertanyaan FPKS kepada Gubernur NTB itu yakni dalam release Departemen Kesehatan melalui media Nasiona, terungkap NTB kembali menjadi daerah penyandang kekurangan gizi yang tertinggi di Indonesia dengan angka 30,05 persen sedangkan angka kekurangan gizi Nasional
berada pada kisaran 17,9 persen. “Bagaimana penjelasan Gubernur atas program-program kesehatan yang selama ini berjalan, seperti 3A?, bukankah angka-angka gizi lebih dominan bersifat structural dibandingkan dengan alasan-alasan cultural?,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H. Muslih Kholil, S.Ip., sebagaimana tertuang didalam PU FPKS.
Dalam setahun terakhir, lanjut FPKS, kenaikan harga untuk beras mencapai 50-an persen, untuk beras dengan kualitas rendah yang dulu berharga Rp5 ribu per kg kini sudah mencapai harga Rp8 ribu. Untuk beras dengan kualitas bagus yang dulu berharga Rp6 ribu per kg kini berharga Rp9 ribu per kg. “Inflasi yang begitu tinggi pada komoditas pangan yang tidak diikuti dengan laju kenaikan perkapita tentu akan memberatkan masyarakat bawah yang belum tentu bisa menikmati pertumbuhan ekonomi. Bukankah NTB menjadi salah satu lumbung pangan Nasional dan masuk dalam Koridor V MP3EI dengan focus Pariwisata dan Pangan?. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergerakan harga komoditas pangan, agar tidak memberatkan masyarakat kita?,” kata Muslih Kholil lagi.
Hal lain yang ditanyakan FPKS adalah menyangkut pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak digerakkan oleh sektor pertam¬bangan sebagai akibat dari kenaikan pro¬duk¬si atau kenaikan harga hasil-hasil tam¬bang utamanya emas. Namun, menurut FPKS, struktur tenaga kerja sektor pertam-bangan yang hanya 2,5 persen tidak memili¬ki pengaruh kuat pada pemerataan ekonomi, justru menjadi kontributor pada penguatan inflasi daerah. “Hal ini perlu disikapi dengan penguatan investasi pada sektor perekono¬mian lainnya yang punya pengaruh kuat pada penyerapan tenaga kerja, utamanya industry non pertambangan, agribisnis dan pariwisata. Mohon penjelasan saudara Gubernur terkait pertumbuhan investasi pada sektor-sektor tersebut,” ujar FPKS.
FPKS juga mempertanyakan realisasi keuangan dan fisik pembangunan Islamic Center (IC) tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya serta perkembangan realisasi atas pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pola tahun jamak . “Bagai¬manakah perkembangan realisasi keuangan dan fisik sampai dengan tahun 2011 serta perkembangan realisasi atas pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pola tahun jamak pada tahun 2010? Mohon saudara Gubernur menjelaskan hal tersebut,” cetusnya. (GA. 211*)
