Sebentar lagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan meninggalkan Tahun Anggaran (TA) 2011 dan memasuki TA baru yakni TA 2012. Seiring dengan bergulirnya waktu, maka perguliran ini pun akan diikuti oleh berbagai perubahan prioritas anggaran yang akan menjadi atensi Pemprov dalam menyusun dan menetapkan anggaran 2012 bersama dengan DPRD NTB. Lalu kira-kira seperti apa prioritas anggaran itu seharusnya diberikan oleh pihak Pemprov NTB dalam TA 2012
berdasarkan pandangan umum Fraksi-fraksi dewan yang nota bene meru¬pakan perwakilan rakyat di NTB?.
Fraksi Partai Golkar DPRD NTB , melalui Ketua Fraksinya, H. Wahidin HM. Noer, SE., meng-ung¬kapkan, Provinsi NTB, saat sekarang ini masih banyak membu¬tuhkan pembiayaan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan irigasi dan air bersih, penerangan listrik, jalan dan jembatan serta fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak. “Disamping itu, beberapa sektor produksi juga perlu diberikan perhatian seperti potensi sumber daya local berupa ha¬sil bumi antara lain tembakau, cabe, kelapa, batu apung serta termasuk produk-produk yang sudah ditetapkan sebagai komoditas unggulan seperti sapi, jagung dan rumput laut yang dari tahun ke tahun hanya dikirim ke luar daerah sementara manfaatnya ku¬rang dirasakan secara optimal oleh masyara¬kat penghasil. Berbeda halnya, apabila hasil bumi tersebut dapat diolah dan dikelola di¬daerah ini, tentunya akan mempunyai dam¬pak positif bagi penyediaan lapangan kerja maupun untuk peningkatan PAD. Untuk itu, sudah saatnya kita lebih agresif melakukan terobosan dengan mengundang para investor untuk melakukan investasi di daerah,” ungkap Wahidin sebagaimana tertuang didalam PU Fraksi Golkar NTB.
Desak Gubernur Tindak-lanjuti Perpanjangan Runaway BIL
Dalam aspek pariwisata, FPG mendesak Gubernur NTB untuk secepatnya merealisa¬sikan pembangunan kawasan Mandalika Resort serta segera menindaklanjuti Perse¬tujuan Presiden RI terhadap rencana perpan¬jangan Runaway BIL dari 2750 meter men¬jadi 3000 meter dalam TA. 2012 ini.
“Sehingga cita-cita kita untuk menjadi¬kan BIL sebagai embarkasi Haji pada tahun 2012 ini dapat terwujud,” cetus Wahidin. Disamping itu, lanjutnya, agar pemanfaatan BIL dapat lebih optimal dalam menunjang kegiatan pembangunan lainnya, maka perlu diupayakan untuk membuka jalur-jalur penerbangan yang menghubungkan kota-kota besar di tanah air maupun di luar Negeri. “Hal ini diperlukan untuk memper¬mu¬dah akses dari dan ke daerah kita serta juga untuk memangkas biaya transportasi yang selama ini dirasakan cukup tinggi apabila harus melakukan transit melalui bandara lainnya,” lanjut Wahidin.
Dalam aspek penempatan aparatur pemerintah, FPG meminta Gubernur NTB agar tidak menempatkan para pejabat Pemprov karena dipengaruhi oleh factor politik kompromi akibat balas jasa atau bahkan dengan melihat daerah asal maupun latar belakang organisasi dan kelompok. “Demikian pula halnya dengan tenaga honorer baik di Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota yang jumlahnya ribuan orang, saat ini banyak dari mereka yang nasibnya tidak jelas bahkan ada juga yang belum menerima honor antara lain seperti yang terjadi di Lombok Tengah. Hal ini tentu memerlukan koordinasi sehingga status dan nasibnya tidak terombang-ambing seperti kondisi sekarang ini,” cetusnya. (GA. 211*)
