Ada apa di gedung Udayana?, menurut juru bicara F-PDI Perjuangan, H. Supardi, SH., M. Si., yang membacakan pemandangan umum Fraksi FPDI Perjuangan dihadapan sidang paripurna DPRD NTB yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pemprov NTB, di gedung Udayana dinilainya banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ketua DPRD NTB, Drs. H. Lalu Sujirman, yang disinyalir tidak dilakukan melalui mekanisme normative.
Mataram, Garda Asakota.-Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak menge¬nal ruang dan waktu. Bahkan di lembaga Dewan Perwa¬kilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB pun, bau KKN ini pun tercium kuat. Padahal jika dilihat gedung perwakilan rakyat merupakan tempat yang sangar dan menakutkan untuk mela¬kukan praktik-praktik KKN karena semua potensi daya kritis berhimpun ditempat itu. Namun kenyataannya, justru terbalik,
salah satu Fraksi besar di DPRD NTB mengendus adanya indikasi praktik terlarang itu. Suara keras pun dikeluarkan oleh Fraksi yang dipimpin oleh HM. Husni Djibril, Bsc., tidak tanggung-tanggung melalui pemandangan umum fraksi terhadap nota RAPBD Pemprov NTB beberapa waktu lalu, bau KKN di Udayana ini, pun digulirkan oleh FPDI Perjuangan.
Ada apa di gedung Udayana?, menurut juru bicara F-PDI Perjuangan, H. Supardi, SH., M. Si., yang membacakan peman¬dangan umum Fraksi FPDI Perjuangan dihadapan sidang pari¬purna DPRD NTB yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pemprov NTB, di gedung Udayana dinilainya banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ketua DPRD NTB, Drs. H. Lalu Sujirman, yang disinyalir tidak dilakukan melalui mekanisme normative. “Sebagaimana akhir-akhir ini, lahirnya mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD, yang diakibatkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya tidak melalui mekanisme secara normative. Salah satu contoh yaitu adanya proyek tender Renovasi Gedung Kantor DPRD NTB yang berbau KKN. Disamping itu, tidak seorangpun anggota Dewan yang mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan proyek tersebut. Karena lazimnya papan proyek harus dipasang didepan proyek yang dikerjakan sehingga jelas perusahaan mana yang mengerjakan dan besarnya nilai proyek tersebut,” sorot FPDI Perjuangan sebagaimana tertuang didalam Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap penyampaian RAPBD Pemerintah Provinsi beberapa waktu lalu.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan per¬soalan tersebut merupakan rangkaian dari sekian persoalan yang menimpa lembaga dewan yang terhormat. “Sehingga terkesan lembaga ini tergadaikan oleh kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Fraksi PDI Per¬juangan meminta untuk dilakukan Audit Investigasi terhadap proyek tersebut demi¬kian juga terhadap Belanja Dewan, khu¬sus¬nya Belanja Ketua DPRD Provinsi NTB,” tegas Husni Djibril. Sayangnya wartawan media ini belum berhasil mendapatkan tanggapan Ketua DPRD NTB, Drs. H. Lalu Sujirman, terkait dengan sorotan F-PDI Perjuangan ini dikarenakan Ketua DPRD NTB ini dikabarkan tengah berada di Jakarta karena mengikuti kegiatan Dewan. Namun kepada sejumlah wartawan lain, salah satu pimpinan DPRD NTB, H. M. Syamsir, justru menilai menggelindingnya bola ‘Mosi Tidak Percaya’ terhadap kepe-mimpinan Ketua DPRD NTB itu merupa¬kan bola panas yang bakal mengganggu sejumlah agenda pembahasan di DPRD NTB terutama RAPBD NTB 2012. “Saya merasa risau. Polemik ini mari kita henti¬kan,” ujar Syamsi sebagaimana ditulis salah satu media pada Kamis lalu.
Syamsir cenderung melihat polemik itu sebagai salah satu ancaman yang akan mengganggu sejumlah agenda Dewan lainnya, ketimbang melihat pada sisi lainnya seperti aspek transparansi dan aspek akun¬tabilitas pelaksanaan pertanggung¬jawaban anggaran sebagaimana yang digelindingkan Fraksi PDI Perjuangan sebagaimana komitmen undang-undang sebagai the rule of the game. Pihaknya justru mengungkap¬kan bahwa permasalahan itu mestinya dise¬lesaikan secara diplomatis melalui perwaki¬lan parpol yang ada di gedung dewan. ‘’Sia¬pa¬pun bisa berinisiatif melakukan pendeka¬tan. Kita dari pimpinan, kalau memang ada kekeliruan, pasti kita siap untuk melakukan self correction (koreksi diri),” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, H. Wahidin HM. Noer, SE., kepada wartawan sebagaimana ditulis salah satu media menegaskan tidak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan yang muncul seputar posisi Ketua DPRD NTB yang dijabat oleh salah satu kader Partai Golkar. Menurutnya, Fraksi Golkar tengah menyiapkan sebuah laporan kepada Ketua DPD I Partai Golkar NTB, Dr. H. Zainy Arony, M. Pd., guna menyikapi munculnya bau tidak sedap menyangkut kepemimpinan kader Partai Golkar tersebut. Pihaknya menampik kalau Fraksi Golkar tidak responsive menanggapi adanya sinyalemen yang dimuncukan oleh Fraksi PDI Perjuangan tersebut. “Tidak benar Fraksi Golkar dikatakan berdiam diri. Kami punya mekanisme tersendiri dalam menyikapinya,” tegas Wahidin sebagaimana dirilis sebuah media regional.
Sejauh ini, Wahidin menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman dan proses klarifikasi terhadap Ketua DPRD NTB. ‘’Hasil rapat fraksi untuk klarifikasi terhadap Ketua DPRD sedang disusun, yang nantinya akan diserahkan ke partai,’’ ujar¬nya. Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan menghormati mekanisme yang berlaku di internal Fraksi Golkar. ‘’Marilah senan¬tiasa kita bersabar menghadapi segala sesua¬tunya. Pikiran jernih, hati yang tenang. Per¬bedaan bukanlah sesuatu yang tabu. Justru itu adalah rahmat dari Allah SWT,’’ ujarnya. Dalam waktu dekat, pihaknya memang bersiap untuk membicarakan penyegaran personil. ‘’Dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi untuk semua posisi,’’ ujarnya. (GA. 211*)
