-->

Notification

×

Iklan

PGRI Kota Bima Tuntut Dana Sertifikasi Guru Segera Dicairkan

Tuesday, August 16, 2011 | Tuesday, August 16, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-08-16T05:17:48Z
Hasyim: Walikota telah Perintahkan Pembayaran
Kota Bima, Garda Asakota.-
Satu bulan dana sertifikasi guru di Kota Bima tahun 2010 belum juga dibayarkan. Begitupun dengan enam bulan berikutnya di tahun 2011, justru sampai bulan Agustus ini hak-hak para guru tersebut belum juga dibayarkan oleh Pemkot Bima. “Padahal mestinya sisa satu bulan tahun 2010 dan enam bulan pertama tahun 2011 sudah harus dibayarkan, sesuai dengan janji Walikota, HM. Qurais,” ungkap Ketua PGRI Kota Bima, Drs. H. Sudirman Ismail, kepada Garda Asakota, Sabtu (13/8).

Dari sekian Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya guru-guru di Kota Bima yang belum dilakukan pembayaran dana sertifika¬sinya. Pihak Pemkot Bima, kata dia, selalu menjanjikan akan dibayar. “Tapi sampai hari ini belum dibayarkan dengan macam-macam alasan, misalnya guru-guru disuruh ajukan bahan-bahan. Kok ajukan bahan terus menerus, inikan jadi pertanyaan,” cetusnya. Ketua Yayasan STKIP Taman Siswa ini mengungkapkan komitmen Wali¬kota Bima yang akan menuntaskan tungga¬kan dana sertifikasi guru. Pada pertemuan dua bulan lalu misalnya, pengurus PGRI Kota Bima bersama Pemkot Bima di ruangan Walikota memutuskan akan diba¬yarkannya tujuh bulan dana sertfikasi itu (satu bulan sisa tahun 2010 dan enam bulan tahun 2011). “Bahkan pada pertemuan di Paruga Nae beberapa waktu lalu, Walikota kembali janji akan bayar 1 Agustus.
Tapi sampai hari ini belum juga ada realisasinya, kasihanlah guru ini. Makanya, kami pengurus PGRI mengharapkan pada pemerintah, apalagi bulan ini bulan penuh Rahmat dan kebutuhan guru banyak di bulan puasa,” ucapnya.
Selain persoalan pembayaran dana sertifikasi, PGRI Kota Bima juga memper¬soal¬kan persoalan lainnya seperti sisa tunjangan kenaikan beras guru yang belum dibayarkan 15 bulan, dan janji penerapan pengangkatan kepala sekolah yang harus Sarjana. “Sekarang masih ada tamatan SPG dan D2 jadi Kasek. Padahal Walikota ber¬komitmen majukan pendidikan, kenyataan di lapangan tidak. Malah ada kepala sekolah yang sampai 30 tahun, padahal batasan idealnya hanya empat tahun sesuai kepu¬tusan Menteri,” akunya seraya menam¬bahkan bahwa ketidak-seriusan dalam membangun dunia pendidikan itu dinilainya sebagai cermin tidak seriusnya Pemkot Bima dalam membangun dunia pendidikan. “Se¬mestinya janji dipenuhi, sebelum persoalan guru menjadi atensi khusus PGRI yang lebih serius lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Walikota Bima melalui Kabag Humaspro, Muhamad Hasyim, S. Sos, SH, Mec. Dev, menegaskan bahwa, untuk pembayaran sertifikasi guru Walikota Bima telah memerintahkan pembayaran enam bulan sertifikasi tahun 2011 melalui DPA Dikpora Kota Bima.
“Sedangkan yang satu bulan tahun 2010 belum bisa dibayarkan karena transfer dari Pusat masih kurang yang dibutuhkan Rp1,9 Milyar, sementara yang ada di kas daerah hanya Rp1,03 Milyar,” ungkapnya via ponsel, Minggu malam (14/8).
Menjawab sorotan masih adanya jabatan kepala sekolah yang berijasah SPG, Hasyim mengaku persoalan itu sudah diserahkan ke Baperjakat dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pendidikan untuk segera ditinjau ulang.
Sedangkan yang berkaitan dengan keku¬rangan pembayaran kenaikan tunjangan beras, diakui oleh pihaknya bukan saja dialami oleh jajaran guru. “Tetapi juga dialami oleh semua PNS. Terkait hal ini sedang diproses di DPPKAD untuk segera dibayarkan,” tegasnya. (GA. 212*)
×
Berita Terbaru Update