Temu konsultasi antara pimpinan dan anggota DPRD dengan Bupati dan Wakil Bu¬pati Bima berlang¬sung, Kamis (28/7) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bi¬ma berlangsung alot. Pertemuan yang di¬pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Drs.HM. Najib H.M. Ali, MM, telah menghasilkan beberapa poin penting sebagai acuan pelak¬sanaan kegiatan pembangunan daerah ke depan. Salah satu sorotan yang mencuat dalam pertemuan konsultasi itu adalah terkait dengan masalah hasil audit dari BPK RI yang pada tahun ini masih menempatkan kinerja keuangan Pemkab Bima pada predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Menurut salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima, H. Ahmad, SP,
hasil pengelolaan keuangan Pemkab Bima yang diamatinya jalan di tempat. “Tidak ada perubahan meski telah ada upaya perbaikan untuk mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” sorot Ahmad, SP, sebagaimana dilansir Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Guna¬wan, dalam siaran persnya.Duta Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyarankan kepada para Kepala SKPD terkait untuk menyelesaikan beberapa kekurangan administrasi sesuai rekomendasi BPK. “Selesailkan masalah administrasi agar target meraih predikat WTP tahun 2013 dapat direalisasikan. Ini bukan hanya tugas eksekutif tetapi lembaga Dewan juga harus komit,” sarannya.
Menanggapi harapan Dewan ini, Bupati Ferry menyatakan, untuk meraih WTP, Pemkab Bima akan memprioritaskan penata usahaan aset. Untuk tujuan ini, ungkap Bupati Bima melalui Kabag Humaspro, akan dijalin kerjasama dengan pihak ketiga. Penata usahaan aset ini cukup penting, kare¬na telah 8 tahun sejak tahun 2003, belum dilakukan penataan ulang padahal dalam kurun waktu tersebut terdapat banyak peru¬bahan dan perkembangan.
“Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK bagi perbaikan administrasi kegiatan juga terkait dengan aspek manajerial. Harus ada komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif karena tidak mudah untuk meraih predikat ini bila keseluruhan administrasi keuangan SKPD termasuk di Setwan tidak dibenahi secara optimal,” tegas Bupati.
Sebagaimana dikemukakan Kabag Humaspro, temu konsultasi ini selain diha¬diri segenap anggota DPRD Kabupaten Bima, juga dihadiri dari pihak Pemerintah Kabupaten Bima yang langsung dipimpin oleh Bupati H. Ferry Zulkarnain, didam¬pingi Wakil Bupati, Drs. H. Syafrudin H.M.Nur. M.Pd, dan Sekda Drs. H. Masykur, MM. Bupati dalam pengantarnya di hadapan anggota DPRD mengungkapkan bahwa, temu konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD dengan Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjelaskan secara terperinci bila ada hal yang bersifat teknis, akan bisa dijelaskan secara langsung oleh kepala SKPD terkait. Setelah melalui pembahasan alot terkait format pertemuan, rapat akhirnya menyepakati agar dapat dilanjutkan sesuai rencana yang ditetapkan. Duta PKPB Hj.Mulyati menyatakan, agar rapat dapat berlangsung dengan baik, perlu ada pendelegasian yang jelas bila ada tugas untuk menghadiri kegiatan di DPRD. Anggota Komisi II yang lain juga memper¬masalahkan rendahnya tingkat kehadiran SKPD pada rapat dewan.
Menanggapi sorotan anggota legislatif ini. Bupati Bima sebagaimana dikemukakan Kabag Humaspro, Drs. Aris Gunawan, dalam siaran persnya, mengistruksikan kepada kepala SKPD, agar jangan sekali-sekali mendelegasikan tugas untuk mengha¬diri kegiatan DPRD dan rapat komisi kepada pejabat eselon IV. “Dalam tata hubungan antara aksekutif dengan legislatif, ungkap Bupati ada aturan main dan level tatanan hubungan yang harus dipahami dalam berdemokrasi. Dalam rapat-rapat komisi ada hal teknis yang harus dibahas dengan Pimpinan SKPD, untuk ini agar undangan dari Komisi DPRD tidak diabaikan,” tegas Kabag Humaspro mengutip Bupati Ferry.
Terkait dengan kehadiran SKPD di dewan, lanjutnya, Bupati mengakui bahwa sesuai kesepakatan awal, setiap agenda DPRD akan dihadiri pimpinan Satker dan tidak diwakilkan, namun disadari pada saat yang sama juga ada agenda pemerintah daerah yang tidak bisa ditinggalkan. “Seba¬gai Bupati memahami harapan Dewan, dan ke depan masalah kehadiran SKPD ini akan menjadi catatan penting agar tidak terulang lagi kehadiran pejabat yang kurang mema¬hami tanggung jawab dan persoalan yang dibahas dengan legislative,” katanya.
Pada kesempatan berikutnya, ungkap Kabag Humaspro, anggota mempermasah¬kan tidak sinkronnya data yang disampaikan kepada dewan dengan yang dibawa oleh SKPD dalam rapat, menanggapi hal ini Bupati Ferry menyatakan, pimpinan SKPD harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Setda dan Bappeda sebelum menyampaikan data pada rapat-rapat dengan DPRD. “Bupati mengingatkan agar kepala SKPD, jangan jalan sendiri-sendiri”.
Terkait dengan persoalan Kamtibmas pasca kasus ledakan di Sanolo, Bupati men¬jelaskan bahwa sifat militansi masyarakat Bima menyebabkan kegiatan yang menga¬rah ke terosisme tumbuh. Untuk mengantisi¬pasi gangguan Kamtibmas pasca ledakan, masalah keamanan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, legislatif aparat keamanan dan masyarakat. “Dalam penanganan kasus yang terjadi di Desa Sa¬nolo, secara teknis ada aparat keamanan,” katanya. Aspek lain yang digalakkan adalah menginstruksikan kepada para camat dan kepala desa untuk kembali mengatifkan jaga malam di tiap lingkungan untuk memantau kehadiran pendatang, disamping akan diterapkan pembuatan KTP elektronik, dan melalui pemeriksaan KTP akan diketahui status warga yang berdomisili di suatu wila¬yah. Menanggapi sorotan anggota legislatif yang menyatakan beberapa bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak mem¬berikan dampak signifikan bagi kesejah¬te¬raan masyarakat, menurut Bupati, penyalu¬ran bantuan kepada rumah tangga miskin dan dan bantuan lainnya mengacu pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Disamping itu, Semua bantuan kerja seperti toolkit (alat kerja) kepada kelompok tetap dipantau untuk mengetahui kemajuan dan kesinambungan kegiatan.
Disamping itu, bantuan yang diberikan ada yang bersifat lintas sektoral, ada sinkronisasi antar dinas misalnnya bantuan pada sektor koperasi, perindustrian dan ketenaga kerjaan. Kebijakan pemerintah dalam pengurangi tingkat pengangguran adalah membuka lapangan kerja secara umum. Sektor prioritas yang dikembangkan untuk membuka lapangan kerja adalah sektor industri, termasuk industri rumah tangga (IRT). Namun saat ini kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan sektor industri ini adalah minimnya daya listrik untuk menggerakkan usaha. (GA. 212*)
