Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA., mem¬berikan penekanan kepada seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Pro¬pinsi (Pemprop) NTB untuk segera melakukan upaya per-cepatan dalam memenuhi target pencapaian program yang telah ditetapkan di masing-masing SKPD. Menurut Kabag Hu¬mas Pemprop NTB, H. Lalu Muham¬mad Faozal, S. Sos., M. Si., meski realisasi keuangan APBD NTB Triwulan I 2011 berdasarkan Peratu¬ran Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 hanya mencapai Rp117,77 Milyar lebih dari dana teralokasi sebesar Rp1,657 triliun lebih atau 7,11 persen.
Namun, realisasi keuangan yang dilaporkan sebesar 15,42 persen. “Namun, Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, MA., memberikan penekanan kepada seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Propinsi (Pemprop) NTB untuk segera melakukan upaya percepatan dalam memenuhi target pencapaian program yang telah ditetapkan di masing-masing SKPD,” ujar pria yang dikenal akrab dengan para kuli tinta ini saat dihubungi via handphone-nya, minggu (12/6).
Dikatakannya, rincian realisasi keuangan dan fisik belanja tidak langsung hanya sebesar Rp86,913 mi¬liar lebih dari dana teralokasi sebe¬sar Rp935,732 miliar lebih atau 9,21 persen, serta realisasi keuangan be¬lanja langsung hanya sebesar Rp31,579 miliar lebih dari dana ter¬alokasi sebesar Rp721,360 miliar lebih, atau 4,38 persen.
Namun pada tingkatan realisasi fisik sebesar 10,68 persen. Padahal, menurutnya, target penyerapan APBD 2011 sesuai ara¬han Gubernur NTB, yakni sebesar 35 persen pada triwulan I (Januari-Ma¬ret), dan untuk triwulan II (April-Juni) sebesar 30 persen, sementara untuk triwulan III (Juli-September) yakni sebesar 25 persen, dan yang terakhir adalah pada triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar 10 persen.
Postur APBD NTB tahun 2011 sesuai penetapan DPRD NTB De¬sember lalu untuk kategori pendapa¬tan daerah ditetapkan sebesar Rp 1.599 triliun atau meningkat sebesar Rp 298 miliar lebih dari APBD peru¬bahan tahun 2010 yaitu ebesar Rp 1.398 triliun lebih.
Kategori belanja daerah yang diperuntukan yang terletak dibelanja pegawai dan belanja pembangunan serta lain-lain sebesar Rp 1.696 triliun lebih atau melebihi pendapatan yang direncanakan sehingga dinyatakan devisit sebesar Rp 97,036 miliar lebih. Jika dihitung sejak Januari sampai Mei 2011 realisasi keuangan APBD NTB 2011 mencapai Rp 324,86 miliarlebih dari dana yang dialoka¬sikan sebesar Rp 1,657 triliun lebih atau 19,60 persen, sementara realisasi fisik mencapai 30,95 persen.
Secara rinci realisasi keuangan belanja tidak langsung hanya sebesar Rp 236, 150 miliar lebih dari dana teralokasi sebesar Rp 935,732 miliar le¬bih atau 25,24 persen . namun rea¬lisai fisiknya mencapai 35,33 persen. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung sebesar Rp 88,317 miliar lebih dari dana teralokasi sebesar Rp 721,360 miliar lebih, atau 12.30 persen, namun realisasi fisik sebesar 24,23 persen.
Faozal mengungkapkan, rendah¬nya realisasi sebagian APBD NTB 2011 disebabkan adanya perubahan Kepres 80/2003 menjadi menjadi Perpres 54/2010, sehingga terjadi perubahan secara administrativ yang berkaitan dengan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan, Panitia Pemerik¬sa Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Administrasi doku¬men pengadaan barang dan jasa sebagian masih dalam proses tender.
Beberapa kegiatan belum dilak¬sanakan khususnya pengadaan ba¬rang/jasa yang masih tertunda sebesar Rp 100,683 miliar lebih. Saat ini masih banyak SKPD yang mem¬buat rencana arus kas untuk belanja modal sampai dengan ulan Mei 2011 sebesar Rp 150,995 miliar lebih, namun baru mengajukan penarikan SP2D sebesar Rp 4,828 milar lebih(3,2 persen dari rencan arus kas).
Soal penilaian Bapak Gubernur NTB terhadap kinerja semua SKPD Faozal mengatakan bahwa Gubernur NTB merasa puas. Hal itu didukung oleh adanya beberapa program SKPD dinilainya telah mampu mem¬berikan kontribusi terhadap indicator yang terdapat dalam RPJMD.
“Secara umum Gubernur puas dengan kinerja SKPD, tetapi khusus pada SKPD program unggulan (3A dan PIJAR) agar lebih progresif un¬tuk mencapai target,” ungkap Faozal sembari melanjutkan membeberkan beberapa saran Gubernur kepada Kepala SKPD dalam mendorong kinerjanya yaitu, lebih mencermati pelaksanaan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan perlu melakukan langkah-langkah akselearatif serta meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota,” tandasnya. (GA. 211/443*).
