Kota Bima, Garda Asakota.-
Maraknya pemberitaan di media massa maupun media elektronik terkait dengan perekrutan anggota NII (Negara Islam Indonesia) dari kalangan mahasiswa maupun warga masyarakat yang belum faham tentang ajaran Islam, menjadi perhatian khusus peme¬rintah, tidak terkecuali lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kemente¬rian Agama (Kemnag) Kota Bima.
Ketua MUI Kota Bima, Drs. HM.Yasin Abubakar, kepada Garda Asakota mengaku beberapa hari yang lalu pihaknya telah mengadakan pertemuan bersama pemerintah Kota Bima, Kemnag Kota Bima dan aparat keamanan (TNI) untuk mencari langkah-langkah sekaligus mengantisi¬pasi akan hadirnya paham NII yang dilarang oleh pemerintah.
“Berdasarkan pantauan dan data yang kita himpun bahwa NII telah diindikasi telah ada di Kota Bima sejak
dua tahun terakhir. Makanya, kami terus lakukan pemantauan ke beberapa lokasi agar organisasi NII ini tidak bisa bergerak,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/5).
Untuk mengetahui sepak terjang NII masuk ke Kota Bima, pihaknya akan terus melakukan penelusuran dimana organisasi ini berkumpul dan berko¬munikasi. “Apabila sudah diketahui keberadaan mereka, maka kami akan mendatangi dengan melakukan pende¬katan secara kekeluargaan dan mem¬berikan pemahaman agar kembali ke ajaran Islam,” tegasnya.
Menurutnya, jika keberadaan NII dibiarkan terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, maka bukan tidak mungkin aliran NII ini bisa berkembang dengan pesat tanpa adanya pengawa¬san serius dari pemerintah, MUI, Kem¬nag Kota Bima dan tentunya seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pihaknya bersama elemen pemerintah selalu mem¬berikan pembinaan secara umum dan menghimbau warga masyarakat agar setiap ajaran dan pemahaman orga¬ nisasi maupun perorangan yang berten-tangan atau keluar dari ajaran Islam, hendaklah diwaspadai. (GA. 334*)
Maraknya pemberitaan di media massa maupun media elektronik terkait dengan perekrutan anggota NII (Negara Islam Indonesia) dari kalangan mahasiswa maupun warga masyarakat yang belum faham tentang ajaran Islam, menjadi perhatian khusus peme¬rintah, tidak terkecuali lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kemente¬rian Agama (Kemnag) Kota Bima.
Ketua MUI Kota Bima, Drs. HM.Yasin Abubakar, kepada Garda Asakota mengaku beberapa hari yang lalu pihaknya telah mengadakan pertemuan bersama pemerintah Kota Bima, Kemnag Kota Bima dan aparat keamanan (TNI) untuk mencari langkah-langkah sekaligus mengantisi¬pasi akan hadirnya paham NII yang dilarang oleh pemerintah.
“Berdasarkan pantauan dan data yang kita himpun bahwa NII telah diindikasi telah ada di Kota Bima sejak
dua tahun terakhir. Makanya, kami terus lakukan pemantauan ke beberapa lokasi agar organisasi NII ini tidak bisa bergerak,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/5).
Untuk mengetahui sepak terjang NII masuk ke Kota Bima, pihaknya akan terus melakukan penelusuran dimana organisasi ini berkumpul dan berko¬munikasi. “Apabila sudah diketahui keberadaan mereka, maka kami akan mendatangi dengan melakukan pende¬katan secara kekeluargaan dan mem¬berikan pemahaman agar kembali ke ajaran Islam,” tegasnya.
Menurutnya, jika keberadaan NII dibiarkan terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, maka bukan tidak mungkin aliran NII ini bisa berkembang dengan pesat tanpa adanya pengawa¬san serius dari pemerintah, MUI, Kem¬nag Kota Bima dan tentunya seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pihaknya bersama elemen pemerintah selalu mem¬berikan pembinaan secara umum dan menghimbau warga masyarakat agar setiap ajaran dan pemahaman orga¬ nisasi maupun perorangan yang berten-tangan atau keluar dari ajaran Islam, hendaklah diwaspadai. (GA. 334*)
