Header Ads

Kebijakan Pemkab Bima Dinilai Belum Sentuh Rakyat

Bima, Garda Asakota.-
Ketua PKB Kabupaten Bima, Drs. H. Mustahid H. Kako, MM, menilai bahwa kebijakan Pemkab Bima selama kurun waktu terakhir, belum sepenuh¬nya menyentuh secara langsung kebu¬tuhan rakyat. Penilaian ini kata dia, didasari atas fakta banyaknya sumber daya alam (SDA) Bima yang melimpah, tetapi rakyatnya masih jauh dibawah angka kemiskinan.

“Sementara para pejabatnya makin enjoi saja menggunakan fasilitas Negara yang serba-serbi. Rakyat sekarang hanya bisa menyaksikan pejabat yang konvoi kemana mana,” ungkap pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Bima ini kepada wartawan, Senin (30/5).
Semestinya, kata dia, setiap kebija¬kan pemerintah harus mampu menja¬wab keinginan masyarakat setempat dan mengoptimalkan potensi SDA yang ada. “Pemkab Bima harusnya menjawab apa keinginan rakyatnya, bukan sebaliknya.
Contoh konkritnya seperti di Tambora dan Sanggar yang nota-bene hanya mengharapkan bantuan Pusat melalui PNPM, bibit Sapi, dll. Itupun sedang dirundung masalah terkait dengan banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran. Saya melihat sekarang, setelah berlakunya Otda, banyak kebijakan Pemkab Bima belum menyentuh masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, kata dia, lembaga DPRD yang merupakan representasi rakyat, dimana setiap masa sidang mengadakan reses dengan tujuan menyerap aspirasi rakyat, justru pada saat pembahasan anggaran, aspirasi yang diperjuangkan dewan banyak yang tidak diakomodir.
“Padahal rakyat tahu lembaga DPRD tugasnya memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga muncul ke¬tidak percayaan masyarakat terhadap dewan,” tandasnya. (GA. 212*)

Tidak ada komentar

elshandy creative. Diberdayakan oleh Blogger.