Saidin, S.Pd, M.Pd, Kepala UPT. Dikpora Kecamatan Bolo
Bolo, Garda Asakota.-
Menanggapi rumor yang beredar terkait dengan adanya data guru-guru sertifikasi yang sudah meninggal masih muncul namanya maupun tertukarnya alamat guru kekecamatan lain serta hal-hal yang lainya, kepada media ini menjelaskan bahwa data yang ada tersebut merupakan data yang diterbitkan oleh Dirjen. PMPTK melalui layanan on-line berdasarkan usia dan masa kerja guru-guru, dengan tujuan bahwa nama-nama tersebut idealnya sudah layak untuk diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi.
“Jadi kita sebenarnya harus memak¬nai surat itu berfungsi untuk mengontrol pihak kabupaten/kota untuk tidak melakukan diskriminasi dalam proses pengusulan peserta calon sertifikasi, terutama pada kuato dengan kriteria usia kritis. Kalau ada kekeliruan itu bisa kita perbaiki kembali datanya ke pusat. Jadi perlu diluruskan pemahamannya bahwa data tersebut sebagai referensi, se¬hingga orang-orang yang terdata didalam data tersebut menjadi prioritas untuk diselesaikan,” jelasnya.
Ketika ditanyakan terkait adanya tambahan pungutan untuk pengurusan bahan sertifikasi oleh pihak UPT Dik¬pora Bolo, Saidin dengan keras mem¬bantah isu tersebut. “Itu tidak benar. Memang pada awalnya ada keinginan kami untuk membantu rekan-rekan guru
dengan cara pengurusan secara kolektif yang dikoordinasi ditingkat UPT. Coba kita berhitung kalau mereka masing-masing mengurus sendiri ke kabupaten sekali berangkat saja minimal mereka menghabiskan dana Rp50 ribu, kalau kita lakukan secara kolektif anggaran¬nya saya kira pasti lebih sedikit, jadi bukannya kami ingin membebankan malah niat kami ingin meringankan beban rekan-rekan guru.
Tetapi niat tersebut belum bisa dilak¬sanakan karena belum ada koor¬dinasi dengan pihak kabupaten, Insya Allah kedepannya kita akan coba hal tersebut untuk membantu para guru agar mereka tidak habis energi dan materinya hanya untuk mengurus bahan-bahan sertifikasi tersebut,” akunya. (GA. 321*)
