Bima, Garda Asakota.-
Prorgam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sektor mikro dan kecil tidak terlepas dari visi dan misi Gubernur NTB dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan berdaya saing. Program ini mengedepankan investasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJD provinsi NTB melalui percepatan pembangunan tahun ke-2 dengan menumbuhkan 100 ribu wirausaha seluruh NTB dan 2.000 koperasi yang berkualitas di seluruh Kabupaten dan Kota di NTB.
Demikian ungkap Kadis UMKM Propinsi NTB yang diwakili oleh Kabid Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam
(FPSP) Dinas Koperasi UMKM Pro¬pinsi NTB, Ruslan Hairani, SH, ketika memberikan arahan terkait sosialisasi KUR Selasa (12/4) di gedung PKK Kabupaten Bima.
Melalui Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan, Ruslan Hai¬rani, mengatakan, kegiatan sosialisasi ini ditujukan bagi peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada UMKM Ko¬¬ pe¬rasi guna menekan dan mengurangi angkat kemiskinan. Untuk mendukung program ini, kata dia, Dinas Koperasi dan UMKM provinsi NTB akan menya¬¬ lurkan dana bantuan senulai Rp2 Mil¬yar dan dana Rp360 juta dekosen¬tra¬lisasi kepada kelompok usaha eko¬nomi yang tergabung dalam UMKM melalui APBD propinsi NTB tahun 2011.
“Ke depan para anggota yang tergabung dalam koperasi harus benar-benar kuat, untuk peningkatan UMKM yang berkesinambungan berproduktif sehingga sehat secara organisasi dan administrasi, dan dapat menciptakan iklim usaha yang produktif,” ungkap Kabag Humaspro.
Pada sosialisasi yang dihadiri jjaran BRI, Bank NTB dan para peserta sosia¬lisasi UMKM, Bupati Bima yang diwa¬kili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Muhammad AR, menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam penyaluran kredit khususnya pada skala mikro dan kecil di daerah yaitu sulitnya akses pada aspek permodalan yang mana di satu sisi pemerintah telah merespon tuntutan perlunya kredit usaha rakyat ini dengan meluncurkan paket kebijakan prekreditan sebagaiamana yang disosialisasikan. Menyadari hal itu, maka pemerintah Kabupaten Bima melalui paket kebija¬kan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menggulirkan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk bantuan dana bergulir. Oleh karena itu, menghadapi keterbatassan tersebut kiranya pihak perbankan dapat merumuskan pola skim kredit yang dapat dijangkau dengan persyaratan yang tidak terlalu mem¬bebani dunia usaha ekonomi mikro dan kecil agar dapat berperan lebih optimal denyut nadi ekonomi daerah sebagai bagian integral perekonomian Nasional. (GA. 212*)
Prorgam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sektor mikro dan kecil tidak terlepas dari visi dan misi Gubernur NTB dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan berdaya saing. Program ini mengedepankan investasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJD provinsi NTB melalui percepatan pembangunan tahun ke-2 dengan menumbuhkan 100 ribu wirausaha seluruh NTB dan 2.000 koperasi yang berkualitas di seluruh Kabupaten dan Kota di NTB.
Demikian ungkap Kadis UMKM Propinsi NTB yang diwakili oleh Kabid Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam
(FPSP) Dinas Koperasi UMKM Pro¬pinsi NTB, Ruslan Hairani, SH, ketika memberikan arahan terkait sosialisasi KUR Selasa (12/4) di gedung PKK Kabupaten Bima.
Melalui Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan, Ruslan Hai¬rani, mengatakan, kegiatan sosialisasi ini ditujukan bagi peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada UMKM Ko¬¬ pe¬rasi guna menekan dan mengurangi angkat kemiskinan. Untuk mendukung program ini, kata dia, Dinas Koperasi dan UMKM provinsi NTB akan menya¬¬ lurkan dana bantuan senulai Rp2 Mil¬yar dan dana Rp360 juta dekosen¬tra¬lisasi kepada kelompok usaha eko¬nomi yang tergabung dalam UMKM melalui APBD propinsi NTB tahun 2011.
“Ke depan para anggota yang tergabung dalam koperasi harus benar-benar kuat, untuk peningkatan UMKM yang berkesinambungan berproduktif sehingga sehat secara organisasi dan administrasi, dan dapat menciptakan iklim usaha yang produktif,” ungkap Kabag Humaspro.
Pada sosialisasi yang dihadiri jjaran BRI, Bank NTB dan para peserta sosia¬lisasi UMKM, Bupati Bima yang diwa¬kili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Muhammad AR, menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam penyaluran kredit khususnya pada skala mikro dan kecil di daerah yaitu sulitnya akses pada aspek permodalan yang mana di satu sisi pemerintah telah merespon tuntutan perlunya kredit usaha rakyat ini dengan meluncurkan paket kebijakan prekreditan sebagaiamana yang disosialisasikan. Menyadari hal itu, maka pemerintah Kabupaten Bima melalui paket kebija¬kan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menggulirkan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk bantuan dana bergulir. Oleh karena itu, menghadapi keterbatassan tersebut kiranya pihak perbankan dapat merumuskan pola skim kredit yang dapat dijangkau dengan persyaratan yang tidak terlalu mem¬bebani dunia usaha ekonomi mikro dan kecil agar dapat berperan lebih optimal denyut nadi ekonomi daerah sebagai bagian integral perekonomian Nasional. (GA. 212*)
