Bima, Garda Asakota.-
Ratusan perawat dan bidan yang bertugas di RSUD Bima, sekitar pukul 07.00 Wita hingga pukul 11. 15 Wita Kamis kemarin (24/3), menggelar aksi mogok kerja menuntut pembayaran uang jasa medis selama tiga bulan terakhir yang tidak kunjung dibayarkan. Selain itu, mereka juga menuntut Pemkab Bima segera mengalokasikan uang insentif sebagaimana diterima oleh para dokter yang bertugas di RSUD
setempat. Direktur RSUD Bima justru dituding tidak
pernah transparan terkait dengan manajemen keuangan RSUD, padahal selama ini mereka telah bekerja siang dan malam.
Karuan saja aksi mogok yang memberi citra buruk bagi pemerintahan Fersy (Ferry-Syafruddin) ini menyebab¬kan ratusan pasien terlantar tanpa mendapatkan pelayanan medis secara maksimal. Meski pihak RSUD telah berupaya mencegah terja¬dinya aksi tersebut, namun permintaan itu tidak diindahkan. Begitupun ketika Sekda, Drs. H. Masykur HMS, maupun Wakil Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin HM. Nur, mem¬berikan arahan agar bekerja seperti biasa, juga tidak dihiraukan oleh para medis.
Hasil informasi yang diendus warta¬wan, selama ini pihak RSUD Bima selalu mengabaikan pembayaran uang jasa medis untuk perawat dan non-perawat antara Rp100 hingga Rp200 ribu per bulan. Angka ini disinyalir jauh lebih sedikit bila dibanding perolehan jasa medis yang diterima para dokter yang mencapai belasan juta hingga puluhan juta per bulan.
Menyikapi aksi protes ini, Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, HMS, hanya bisa menjanjikan aspirasi para medis akan disampaikan ke Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, karena dirinya bukan pengambil kebijakan. Sementara Wabup, H. Syafruddin yang datang belakangan bersama Kabag Keuangan, Yamin, S. Sos, berjanji akan menuntaskan secepatnya persoalan tersebut. “Silahkan kembali bertugas karena masalah ini akan segera kita bahas tuntas,” janjinya.
Sementara itu, Direktur RSUD Bima, Hj. Tini Wijanari, di hadapan Sekda menduga aksi mogok kerja ratusan stafnya itu dipicu kenaikan uang insentif bagi para dokter yang bertugas di RSUD Bima seperti dokter spesialis dan dokter umum sejak tahun 2011 ini. “Dari situ mulai ada kecemburuan para medis, mengingat jumlahnya terlalu banyak, maka keinginan perawat itu tidak bisa dipenuhi,” cetusnya.
Menurut data yang dihimpun wartawan, besarnya uang insentif bagi dokter ini bervariasi misalnya untuk dokter kandungan dan bedah sebesar Rp6 juta, dokter spesialis penyakit dalam anak Rp5 juta, sepesialis mata Rp2,5 juta, dan dokter umum sebesar Rp2 juta. Sementara untuk perawat sama sekali tidak memiliki uang insentif, dan hanya memiliki uang jasa medis yang tersendat pembayarannya. Padahal bila dihitung-hitung setiap tahun RSUD Bima mampu menyedot dana sekitar Rp700 juta dari jasa medis ini, lantas kemanakah dana ratusan juta itu mengalir?. (GA. 212*)
