Bima, Garda Asakota.-
Menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) tingkat SD/MI sebagai salah satu indikator mutu pendidikan yang akan digelar 10 hingga 12 Mei 2011 mendatang, jajaran Dikpora kembali mendapat pengarahan langsung dari Wakil Bupati Bima,Senin (21/3), di paruga NaE Kecamatan Woha. Kadis Dikpora Kabupaten Bima yang diwakili Kasi Kurikulum PAUD dan Dasar Hj. Jubaidah S.Pd, M. S,
dalam laporannya menyatakan kegiatan ini berbentuk sosialisasi UNSBN dan UN SD/MI tanggal 10-12 Mei 2011 dengan mengambil tema “Mari ting¬katkan prestasi peserta didik”. Seperti dilansir Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan, sebanyak 439 sekolah akan ikut serta pada UNSBN dan UN SD/MI dengan jum¬lah 5. 574 murid laki-laki dan 5.197 murid perempuan, ssehingga total calon peserta UN SD/MI pada tahun ajaran 2010/2011 berjumlah 10.749 siswa kelas 6 yang berasal dari 18 kecamatan.
Dari jumlah tersebut, kata dia, peserta terbanyak berasal dari Keca¬matan Sape sejumlah 1.366 murid, disusul kecamatan Woha dengan 1.052 murid, dan Ksecamatan Lambu 965 murid. Pada sosialisasi yang dihadiri 1.200 peserta dari kepala UPT Dikpora, pengawas, kepala sekolah (Kasek) dan guru se-Kabupaten Bima tersebut, Wabup menekankan tugas pendidik dalam mencerdaskan anak didik dari tingkat SD dengan mengacu pada Juklak dan Juknis yang ada.
Menurutnya, sosialisasi ini penting untuk membahas bagaimana agar hasil (output) yang diraih dunia pendidikan dasar dapat ditingkatkan dari level C ke B. Oleh karena itu, peran kasek dalam mengelola sekolah cukup penting. Salah satu aspek penting yang perlu dikede¬pankan adalah keterbukaan.
“Kasek perlu menerapkan prinsip keterbukaan dalam memimpin sekolah dan tidak bo¬leh ada yang ditutup-tutupi,” pesannya dalam acara tersebut.
Oleh karena itu harus ada sinergi antara kasek dan guru dalam mengelola sekolah. Tanpa kerjasama dan sibergi yang baik dalam persiapan menghadapi UN, maka sulit untuk meraih prestasi dan meningkatkan mutu sekolah.Para guru dihimbau untuk fokus bekerja dan tidak mengaitkan tugas pokok sebagai pendidik dengan urusan politik.
“Jangan politisasi pengangkatan kasek, karena hal tersebut merupakan amanat Per¬mendiknas Nomor 28 tahun 2010. Da¬lam 5 tahun mendatang, Wabup meng¬emban tugas khusus untuk mengawal dunia pendidikan. Dalam sosialisasi ini peserta perlu menaati ram¬bu dan kisi-kisi cara dan tahapan pelak¬sanaan UN,” tegasnya. (GA. 212*)
