Kota Bima, Garda Asakota.-
Sedikitnya 300-san massa maha¬siswa yang tergabung dalam Korwil VIII BEM NTB Raya, Selasa kemarin (15/3), menggelar aksi demonstrasi, menuntut dibebaskannya sejumlah warga masyarakat Lambu dan Parado Kabupaten Bima terkait aksi kerusuhan Parado/Lambu beberapa waktu lalu.
Massa gabungan BEM dari berbagai perguruan tinggi seperti STIS, STIE, STAIM, STIH, dan STIT, awalnya meng¬gelar aksi tepat di perempatan depan kantor Bupati Bima dan sempat memblokir ruas jalan tersebut hingga menimbulkan ketegangan antara massa mahasiswa dengan pengguna jalan. Be¬berapa saat kemudian, massa bergerak ke kantor DPRD Kabupaten Bima, untuk menyampaikan aspirasinya.
Selain desakan pembebasan warga Lambu dan Parado, BEM NTB Raya, juga mendesak penghentian penemba¬kan dan penangkapan terhadap warga yang ada di kecamatan Lambu dan Pa¬ra¬do, menarik personil polisi yang ditem¬patkan di dua wilayah tersebut. Massa juga menuntut Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, untuk segera mencabut kembali ijin pertambangan yang berada di wilayah Parado dan Lambu.
Pantauan langsung wartawan, da¬lam aksi yang dikawal ketat ratusan aparat kepolisian ini, para demonstran membakar replikasi keranda mayat sebagai simbol bahwa hati para pejabat telah mati dan menandakan bahwa Pe¬me¬rintah Kabupaten Bima dibawah ke¬pemimpinan Bupati Ferry telah banyak menyengsarakan nasib rakyatnya.
Dalam orasinya, Ketua BEM STIH Bima, Ahmad Juli, secara tegas menyua¬ rakan penolakan pertambangan yang berada di kecamatan Parado maupun kecamatan Lambu. Menurutnya, gera-kan BEM NTB Raya saat ini merupa¬kan awal dari ketidak-perpihakan pihaknya atas kebijakan Bupati Bima yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat. “Bahkan kami menilai dike¬luarkan ijin pertambangan ini hanyalah untuk keuntungan pemerintah semata,” kecamnya. Ahmad Juli menegaskan perlawanan BEM NTB Raya yang akan terus melakukan perlawanan terhadap semua kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Sementara itu, saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Ketua BEM STIE, Syamsudin, meminta para wakil rakyat dapat memperjuangkan nasib rakyat bukan berpihak pada Bupati Ferry.
“DPRD Kabupaten Bima juga harus bertanggung-jawab terhadap persoalan pertambangan ini, karena sebagai penyambung lidah rakyat seharusnya memperjangkan nasib rakyat, justru yang kami lihat DPRD Kabupaten Bima sama sekali tidak melaksanakan fungsi rakyat,” sorotnya.
Senada dengan itu, orator lainnya dari BEM NTB Raya, Sofian, juga menyorot kinerja anggota DPRD Kabupaten Bima yang hanya bisa dekat dengan kekuasaan tanpa memikirkan nasib warga Lambu dan Parado yang saat ini dirundung kesedihan.
“Anda-anda yang duduk di parlemen tidak mempunyai hati nurani. Rakyat yang di korbankan, tapi anda hanya duduk santai di kursi empuk,” teriaknya. (GA. 334*)
