Bima, Garda Asakota.-
Pertemuan komisi III DPRD Pro¬vinsi NTB yang membidangi lingkungan hidup dan infrastruktur dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima berlang¬sung Senin (17/1) di ruang rapat Bupati Bima. Rombongan dipimpin Misbach Mulyadi (Ketua komisi III) didampingi Ruslan Turmuzi/wakil Ketua Komisi III, Suharto/Sekretaris komisi, Abdul Hadi, H. Wahidin H. M. Noer, Nurdin Rangga¬ barani, Nurdin Yacub, Ahmad/Anggota.
Ketua Komisi III dalam pengantar¬nya mengungkapkan adanya potensi sumber daya alam (SDA) Kabupaten Bima yang luar biasa bila dibandingkan Kabupaten tetangga di NTT. Kabupa¬ten Bima merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dapat berkem¬bang dan Komisi III sangat concernaat ini pariwisata Asia Tenggara dan negara-negara Asia sadang mengalami proses pertumbuhan, dan pintu masuk ke wisata Komodo harus dari Bima.
“Karena itu perlu membangun kemitraan yang konstruktif dengan DPRD dan ke depan perlu lebih dipikirkan mengingat potensi NTB yang lebih besar dari NTT. Dengan pem¬bangunan Kabupaten Bima sebagai pusat pertumbuhan karena letaknya yang strategis sebagai jalur masuk ke kawasan wisata di NTT,” ungkap Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan, dalam siaran persnya
Menurutnya, pada pertemuan yang juga dihadiri Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, Asisten I Setda, Muhammad AR, BA, beberapa kepala Satker terkait seperti Bappeda, BLH, Dinas Perta¬nian dan Dinas PU tersebut Wakil Ketua Komisi III, Ruslan T, mengaku pihaknya itu untuk melakukan evaluasi realisasi APBD 2010 dan sosialisasi program Pemprov NTB 2011 senilai Rp1,6 triliun lebih. Di bidang PU terdapat alolasi Rp. 20 miliar lebih untuk pembangunan sumber daya air di luar program percepatan pembangunan infrastruktur.
Menurut Ruslan, percepatan penun¬tasan delapan ruas jalan dan jembatan Kawinda To’i-Piong-Kore, Simpasai-Kore, Tawali-Sape, Simpasai-Wilamaci, Karumbu-Sape menjadi prioritas angga¬ ran yang ada di komisi III dengan pola tahun jamak (multi years) dimana pada tahap awal dianggarkan Rp170 miliar untuk penanganan tiga ruas jalan.
Pada sektor perhubungan, lanjut Ruslan, ren¬cana induk tata ruang pelabuhan Bima dan bandara Sultan Salahuddin, rambu lalu lintas, dan desain terminal tipe A.
Untuk lenih mengoptimalkan alokasi dana dari yang bersumber dari APBD I dan APBN, anggota tim Nurdin Manggabarani menyatakan perlu terus dijalin komunikasi intensif dengan komisi-komisi teknis DPRD Provinsi karena 90% alokasi anggaran diten¬tukan komisi anggaran.
Menanggapi beberapa pertanyaan Dewan, Bupati Bima berharap agar dukungan dana yang bersumber dari dana Corporate Social Responsi¬bility (CSR) PT. Newmont bagi du¬kungan infrastruktur dan dana lainnya bagi percepatan pembangunan dan pe¬meliharaan infrastruktur dapat direa¬lisasikan. “’Pemkab Bima akan tindak lanjuti dengan pengurusan proposal masyarakat,” katanya. (GA. 212*)
Pertemuan komisi III DPRD Pro¬vinsi NTB yang membidangi lingkungan hidup dan infrastruktur dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima berlang¬sung Senin (17/1) di ruang rapat Bupati Bima. Rombongan dipimpin Misbach Mulyadi (Ketua komisi III) didampingi Ruslan Turmuzi/wakil Ketua Komisi III, Suharto/Sekretaris komisi, Abdul Hadi, H. Wahidin H. M. Noer, Nurdin Rangga¬ barani, Nurdin Yacub, Ahmad/Anggota.
Ketua Komisi III dalam pengantar¬nya mengungkapkan adanya potensi sumber daya alam (SDA) Kabupaten Bima yang luar biasa bila dibandingkan Kabupaten tetangga di NTT. Kabupa¬ten Bima merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dapat berkem¬bang dan Komisi III sangat concernaat ini pariwisata Asia Tenggara dan negara-negara Asia sadang mengalami proses pertumbuhan, dan pintu masuk ke wisata Komodo harus dari Bima.
“Karena itu perlu membangun kemitraan yang konstruktif dengan DPRD dan ke depan perlu lebih dipikirkan mengingat potensi NTB yang lebih besar dari NTT. Dengan pem¬bangunan Kabupaten Bima sebagai pusat pertumbuhan karena letaknya yang strategis sebagai jalur masuk ke kawasan wisata di NTT,” ungkap Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan, dalam siaran persnya
Menurutnya, pada pertemuan yang juga dihadiri Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, Asisten I Setda, Muhammad AR, BA, beberapa kepala Satker terkait seperti Bappeda, BLH, Dinas Perta¬nian dan Dinas PU tersebut Wakil Ketua Komisi III, Ruslan T, mengaku pihaknya itu untuk melakukan evaluasi realisasi APBD 2010 dan sosialisasi program Pemprov NTB 2011 senilai Rp1,6 triliun lebih. Di bidang PU terdapat alolasi Rp. 20 miliar lebih untuk pembangunan sumber daya air di luar program percepatan pembangunan infrastruktur.
Menurut Ruslan, percepatan penun¬tasan delapan ruas jalan dan jembatan Kawinda To’i-Piong-Kore, Simpasai-Kore, Tawali-Sape, Simpasai-Wilamaci, Karumbu-Sape menjadi prioritas angga¬ ran yang ada di komisi III dengan pola tahun jamak (multi years) dimana pada tahap awal dianggarkan Rp170 miliar untuk penanganan tiga ruas jalan.
Pada sektor perhubungan, lanjut Ruslan, ren¬cana induk tata ruang pelabuhan Bima dan bandara Sultan Salahuddin, rambu lalu lintas, dan desain terminal tipe A.
Untuk lenih mengoptimalkan alokasi dana dari yang bersumber dari APBD I dan APBN, anggota tim Nurdin Manggabarani menyatakan perlu terus dijalin komunikasi intensif dengan komisi-komisi teknis DPRD Provinsi karena 90% alokasi anggaran diten¬tukan komisi anggaran.
Menanggapi beberapa pertanyaan Dewan, Bupati Bima berharap agar dukungan dana yang bersumber dari dana Corporate Social Responsi¬bility (CSR) PT. Newmont bagi du¬kungan infrastruktur dan dana lainnya bagi percepatan pembangunan dan pe¬meliharaan infrastruktur dapat direa¬lisasikan. “’Pemkab Bima akan tindak lanjuti dengan pengurusan proposal masyarakat,” katanya. (GA. 212*)
