-->

Notification

×

Iklan

Komisi DPRD Kota Bima Sampaikan Hasil Kunker

Friday, January 28, 2011 | Friday, January 28, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-02-26T07:04:56Z

Kota Bima, Garda Asakota.-

Seluruh anggota DPRD Kota Bima baru-baru ini, telah menggelar kegiatan kunjungan kerja (Kunker) per Komisi di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot). Pada Rabu kemarin (26/1), hasil Kun¬ker mengawali kinerja tahun anggaran 2011 dilaporkan secara resmi melalui rapat paripurna DPRD Kota Bima.
Pantauan langsung wartawan, acara penyampaian laporan hasil Kunker Komisi DPRD tersebut dihadiri oleh Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin, Sek¬da Kota Bima, Drs. H. Tajuddin Umar, serta unsur pimpinan di masing-masing SKPD di lingkup Kota Bima.

Mengawali laporannya, Komisi A DPRD Kota Bima, Anwar Arman, SE, memaparkan beberapa poin yang sangat urgen untuk dilaksanakan oleh pihak Eksekutif, diantaranya berkaitan dengan persoalan kekurangan guru Bahasa Inggris pada tingkat SD dan SMP, memperhatikan aspek formasi dalam hal penerimaan CPNSD tahun ini, termasuk adanya kejanggalan pembelian rumah milik H. Ramli Yusuf, yang terletak di jalan Datuk Dibanta untuk kebutuhan pembangunan kantor Lurah Pane.
Komisi A menilai Pemkot Bima tidak memiliki perencanaan yang matang, sehingga dalam hal pembebasan lahan tersebut Pemkot Bima terpaksa harus mengeluarkan dana yang cukup besar yakni untuk pembebasan lahan seluar 0,03 Ha (0,3 Are) dihargakan Rp300 juta, belum lagi untuk pembebasan
bangunan yang ada dilahan tersebut sebesar Rp450 juta sehingga total harga lahan dan rumah sebesar Rp750 juta.
“Dan ini terdapat kejanggalan dalam proses jual beli, dimana terjadi dua kali pembelian, padahal secara hukum apabila pembelian sebidang tanah, maka secara otomatis apapun yang ada diatas tanah tersebut menjadi bagian dari jual beli tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Komisi B melalui juru bicaranya, Rahmad, SE, memaparkan beberapa temuan yang terjadi di masing-masing SKPD terutama masalah pencapaian PAD yang belum maksimal. Sorotan lainnya terkait dengan masalah pemberian bantuan modal bergulir ke¬pada masyarakat yang dianggap kurang disosialisasikan hingga berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisi C yang membidangi pembangu¬nan. Melalui juru bicaranya, Nasaruddin AK, bahwa dari hasil peninjauan ter¬hadap sejumlah kegiatan pembangu¬nan yang tersebar pada berbagai dinas dan instansi, ditemukan beberapa jenis peker¬ jaan yang tidak mampu dikerjakan seca¬ra maksimal seperti halnya pem¬bangu¬nan atap Puskesmas Rasanae Timur yang baru mencapai 40 persen. “Begitu¬pun dengan pekerjaan saluran yang hingga kini tidak dimanfaatkan secara maksimal,” sorotnya. Disamping itu, pembangunan kantor Wali¬ kota Bima, kantor DPRD Kota Bima dan kantor-kantor Lurah yang pada mulanya diker¬jakan pada tahun 2010, hingga awal tahun 2011 ini belum ram¬pung, termasuk pengadaan bibit lele yang ukurannya tidak seragam dan tidak sesuai dengan spek ditentukan. (GA.122*)
×
Berita Terbaru Update