-->

Notification

×

Iklan

HMI Sorot Rencana Pengadaan Mobdis

Friday, January 21, 2011 | Friday, January 21, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-01-21T01:56:49Z
Bima, Garda Asakota.-
Optimalisasi penyerapan penggu¬naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2011 di Kabupaten Bima tampaknya belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Selain porsi anggarannya terbesar untuk belanja pegawai, alokasi anggaran belanja langsung justru lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pejabat seperti pembelian mobil dinas (mobdis) mau¬pun kendaraan operasional pegawai.
Dari total dana DAU/DAK yang diperoleh oleh Pemkab Bima untuk TA 2011 sebesar Rp756 Milyar, yang paling mencolok dari penggunaan angga¬
rannya yakni untuk pengadaan mobil dinas baik pengadaan mobil Bupati maupun pengadaan kendaraan motor oerasional pegawai sebagaimana ter¬tuang di dalam pos pengadaan mobil ope-rasional Bagian Umum Pemkab Bima kurang lebih sebesar Rp5,5 Milyar.
Kondisi ini tentu-saja cukup mem¬prihatinkan dan terlihat bahwa orientasi serapan dana pembangunan di Kabu¬pa¬ten Bima belum sepenuhnya maksi¬mal, apalagi dalam APBD Kabupaten Bima 2011, juga tertuang anggaran pengadaan pakaian dinas sebesar Rp2,6 Milyar untuk para pegawai se-Kabupa¬ten Bima. Padahal kenyataan di la¬pangan banyak sekali kebutuhan riil masyarakat yang belum tersentuh seper¬ ti jaringan irigasi, jalan, dan banyaknya pemuda pengangguran, butuh sentuhan segera dari Pemkab Bima.
Bahkan khusus fasilitas jalan misalnya, bisa dibilang sebagian besar jalan di Kabupaten Bima tidak mulus lagi, padahal sarana yang satu ini penting diwujudkan untuk memperlancar jalur ekonomi. Pemkab Bima bersama DPRD seharusnya lebih cerdas meran¬cang, mengalokasikan, dan mengelola anggaran agar dapat dijalankan seba¬gaimana mestinya. Sebab, angggaran pembangunan dibuat bukan untuk gagah-gagahan atau pantes-pantesan oknum pejabat, melainkan sebagai me-kanisme menjalankan kepercayaan rakyat guna mendorong peningkatan ke¬sejahteraan rakyat, lebih khusus masya¬rakat yang berada digaris kemiskinan.
Pantas saja, atas berbagai kondisi tersebut, puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima, Kamis kemarin (20/1), menggelar aksi demontrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima. Dalam pernyataan sikapnya, HMI menilai kebijakan yang diambil Pemkab Bima saat ini tidak lagi pro rakyat, justru sebaliknya lebih memihak pada kepentingan oknum pengusa dan elit-elit politiknya. “Misal¬nya anggaran Rp2,5 Milyar untuk pem¬bangunan PTN tahun lalu (2010, red), hanya menghabiskan anggaran saja,” demikian antara lain isi pernyataan HMI Cabang Bima yang tertuang dalam surat pernyataan sikap No: 47/B/Sek/10/1430 H, 20 Januari 2010.
Dalam aksinya kemarin, HMI menyo¬rot kebijakan APBD Pemkab Bima yang tidak pro kepentingan rakyat seperti pembelian mobdis dan ran¬can¬gan pembangunan fisik. Untuk itu, HMI mendesak lembaga DPRD Kabupaten Bima agar meninjau kembali terhadap putusan rencana pembelian kendaraan dinas yang hanya menghambur-hambur¬ kan uang daerah tersebut. (GA. 211*)
×
Berita Terbaru Update